Jumat, 15 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.045

Tanpa Anjuran Mediator, Gugatan Tidak Diterima

Ilustrasi. (foto: www.kejari-sekayu.go.id)

Jakarta | Mahkamah Agung (MA) menyatakan gugatan Farhan Chaniago terhadap PT. Chaeron Pokphand Jaya Farm, tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard). Dalam Putusan No. 789 K/Pdt.Sus-PHI/2017, Hakim Agung Maria Anna Samiyati mengkualifikasikan gugatan Farhan belum memenuhi syarat formil yang telah dipersyaratkan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

Farhan berdalih, bahwa selama proses di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah memeriksa bukti-bukti terhadap perkara yang diajukan olehnya. Sehingga menurutnya, apabila gugatan yang ia ajukan dianggap belum memenuhi syarat formil, akibat ketiadaan risalah (anjuran) mediasi, maka seharusnya hakim di PHI tidak melanjutkan persidangan dengan agenda jawaban gugatan dan pemeriksaan bukti-bukti, tetapi mengembalikan gugatan kepada Penggugat.

Selain itu, Farhan mengaku telah berusaha meminta risalah (anjuran) mediator di Dinas Tenaga Kerja Propinsi DKI Jakarta. Namun permintaan tersebut ditanggapi berbeda. Dalam surat bernomor 5485/-1.835.3 Tanggal 14 September 2016, Disnaker tidak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan antara dirinya dengan PT. Chaeron, karena sebelumnya telah ada Akta Bipartit yang telah diregister oleh Kepaniteraan PHI Jakarta Pusat. Disnaker juga mempersilahkan Farhan untuk melanjutkan penyelesaian perselisihannya ke PHI.

Terhadap kedua alasan tersebut, Farhan meminta MA untuk membatalkan Putusan PHI Jakarta Pusat No. 321/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST tanggal 23 Maret 2017, yang amarnya menyatakan gugatan Farhan Chaniago terhadap PT. Chaeron Pokphand Jaya Farm tidak dapat diterima.

Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Muhammad Hafidz, menilai frasa “mengembalikan”, dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU 2/2004, tidak dapat dimaknai lain selain mengharuskan hakim mengembalikan gugatan kepada penggugat, apabila sebuah gugatan tidak dilampiri risalah (anjuran) penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi.

Dalam Pasal tersebut dinyatakan : “Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat”. Hafidz mengatakan, ketentuan tersebut telah jelas maknanya. Tetapi jika dalam prakteknya ada sebuah gugatan yang diajukan tanpa risalah (anjuran) mediasi, diperiksa, diadili dan diputus oleh hakim pengadilan, adalah keliru.

“Persyaratan mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial-kan sudah jelas, harus dilampiri risalah mediasi. Jika tidak dilampiri, harusnya gugatan dikembalikan, demi proses peradilan yang sederhana, cepat dan murah”, terang Hafidz, Senin (9/4). Lebih lanjut ia menegaskan, dengan diteruskannya mekanisme persidangan yang gugatannya tidak dilampiri risalah (anjuran) mediasi, maka pasal tersebut menjadi tidak berkepastian hukum. (Hak)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of