Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
439

Tanpa Surat Panggilan, Ketidakhadiran Pekerja Tidak Dapat Dianggap Mengundurkan Diri

Ilustrasi. (gambar: ukafahrurosid.blogspot.com)

Jakarta | Tuntutan Dina Fepi Nilasari yang meminta agar hubungan kerjanya dengan PT. Argenta Adhiloka Pratama, dinyatakan putus akibat tindakan pengusaha yang memindahkannya bekerja ke PT. G4S Cash Service, dianggap Majelis Hakim Agung yang diketuai oleh Muhammad Yunus Wahab tidak beralasan hukum.

Menurut Yunus, perpindahan yang dilakukan telah memenuhi Peraturan Perusahaan, dan bukan hanya Dina saja yang dipindahkan tetapi seluruh pekerja sejak bulan Desember 2016. “Bahwa dengan demikian tidak terbukti Pengusaha melanggar Pasal 169 ayat (1) huruf d, e Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003”, ujarnya, Rabu (7/2) membacakan pertimbangan hukum Putusan No. 50 K/Pdt.Sus-PHI/2018.

Akan tetapi, lanjut Yunus, ketidakhadiran Fepi ditempat bekerja yang baru, tidak dapat dikualifikasi pemutusan hubungan kerja mengundurkan diri. Selain karena Fepi melakukan penolakan bekerja di lokasi yang baru, juga karena pengusaha tidak melakukan panggilan bekerja.

Terhadap pertimbangan tersebut, MA menilai putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 92/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 31 Agustus 2017, yang menghukum PT. Argenta Adhiloka Pratama membayar uang pesangon sebesar dua kali ketentundang-undang, harus dibatalkan.

“Bahwa dalam PHK meskipun Penggugat sah pindah ke tempat baru dan tidak dipatuhi, Penggugat tidak beralasan hukum dikualifikasi mengundurkan diri karena terhadap penolakan Penggugat, Tergugat tidak memberikan surat panggilan, adil menyatakan PHK dengan uang pesangon 1 kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003”, terang Yunus. (Hak)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of