Type to search

Berita

Terlambat Bayar Upah, Pengusaha Dihukum Bayar Denda & Pesangon

Share

Ilustrasi. (gambar: beritasatu.com)

Jakarta | Hanya karena terlambat membayar upah selama tiga bulan berturut-turut, pekerja diberi hak untuk meminta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Demikian pengaturan dalam ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, bukan hanya dapat dituntut PHK, pengusaha juga diwajibkan untuk membayar denda keterlambatan yang besarannya mencapai 50% dari upah yang belum dibayar, jika terlambat selama lebih dari sebulan.

Dua aturan tersebut, menjadi dasar gugatan bagi Rudianto, dkk (23 orang) terhadap PT. Musi Rawas. Dalam dalil gugatan yang diregister oleh Kepaniteraan PHI Palembang No. 52/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg, perusahaan dituding telah terlambat membayar upah ke-23 orang pekerjanya secara berturut-turut, yaitu upah bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2015.

Meskipun PT. Musi mengajukan eksepsi (keberatan) atas dalil gugatan Rudianto, namun PHI Palembang dalam putusan yang dibacakan tanggal 14 Desember 2016, menghukum perusahaan membayar denda keterlambatan pembayaran upah yang seluruhnya sebesar Rp.132,8 juta. PHI juga mengabulkan tuntutan Rudianto, dkk yang meminta hubungan kerjanya dinyatakan putus, dengan pemberian uang kompensasi pesangon dua kali ketentuan undang-undang, sebesar Rp.1,6 miliar, ditambah dengan upah selama proses PHK lebih dari Rp.587 juta.

Atas Putusan PHI, perusahaan yang berlokasi di Jalan Bangau, Palembang itu, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Akan tetapi, langkah hukum PT. Musi dipatahkan oleh MA. Dalam pertimbangan hukum sebagaimana tertuang pada Putusan No. 1518 K/Pdt.Sus-PHI/2017, Majelis Hakim Kasasi yang diketuai oleh Hakim Agung Ibrahim, menilai Putusan PHI telah tepat.

“Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya.”, ujarnya, Kamis (8/2) didampingi oleh Hakim Anggota Dwi Tjahjo Soewarsono dan Fauzan. (Hak)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *