Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
815

Berganti Outsourcing, Gugatan Satpam Dimenangkan

Sistem kerja alih daya (outsourcing) yang diterapkan oleh dua perusahaan, dinilai Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan, dan terhadap penyimpangannya berakibat pada kewajiban pembayaran uang pesangon.

Ilustrasi.

Jakarta | Sebelumnya, PHI pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan vonis terhadap perusahaan penyedia jasa pekerja PT. Arjuna Plaza, secara verstek (tanpa kehadiran perusahaan sebagai Tergugat). Dalam amar putusan yang diucapkan pada 6 September 2016 lalu itu, PHI menghukum Arjuna untuk membayar uang pesangon sebagai kompensasi pemutusan hubungan kerja, sebesar dua kali ketentuan undang-undang sejumlah Rp.80,8 juta.

Namun Arjuna memutuskan untuk melawan Putusan PHI Jakarta Pusat bernomor 171/Pdt.Sus-PHI.G/2016/PN.Jkt.Pst tersebut, dengan alasan, bahwa hubungan kerja Nachrudin pertama kali adalah dengan PT. Bangun Tjipta sejak Desember 2008 hingga Oktober 2010. Lalu baru dilanjutkan oleh Arjuna hingga Februari 2016. Sehingga PHI dianggap keliru terhadap dua hal, pertama mengenai masa kerja Nachrudin dengan PT. Bangun menjadi tanggung jawab Arjuna. Dan kedua, tidak dituntutnya PT. Bangun sebagai pihak yang juga harus digugat.

Atas perlawanan Arjuna, PHI Jakarta Pusat justru menyatakan Arjuna sebagai Pelawan yang tidak benar (kwaad opposant), dan tetap menguatkan putusan sebelumnya. Tak hanya PHI, Mahkamah Agung (MA) juga membenarkan tanggung jawab segala akibat hukum yang timbul dari pemutusan hubungan kerja menjadi kewajiban perusahaan baru.MA menilai, tidak pernah ada bukti pengakhiran hubungan kerja antara Nachrudin dengan PT. Bangun Tjipta, sehingga hubungan kerja haruslah dinyatakan berlangsung terus menerus sejak Desember 2008 hingga Februari 2016.

“Bahwa Judex Facti telah benar menerapkan ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena Pemohon Kasasi/Pelawan sebagai pengusaha terakhir yang menerima pengalihan hubungan kerja dari pengusaha sebelumnya bertanggung jawab atas hak-hak”, ujar Hakim Sudrajad Dimyati, Senin (11/9/2017) lalu. Terhadap pertimbangan hukum tersebut, MA dalam Putusannya No. 930 K/Pdt.Sus-PHI/2017, menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Arjuna Plaza. (Hak)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Barkah Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Barkah
Guest
Barkah

Alhamdulillah…..,

Majelis Hakim merujuk ketentuan pasal 61 ayat (3) UU 13/2003 yang telah jelas dan terang benderang menyatakan bahwa HAK-HAK pekerja menjadi TANGGUNG JAWAB pengusaha baru sebagai penguat TUPE yg ada dalam pertimbangan hukum MK dalam putusan MK No. 27/PUU-IX/2011 terkait pengujian UU 13/2003, khususnya terkait perusahaan ALIH DAYA.

Salam,
Barkah