Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
603

Dewan Pengupahan Digugat, PN Karawang: Berwenang Mengadili

Asep Sulaeman, dkk bersama Kuasa Hukumnya saat menghadiri persidangan di PN Karawang.

Tidak dilibatkan dalam perundingan besaran upah minimum sektoral kabupaten, empat pekerja gugat Dewan Pengupahan ke Pengadilan.

Asep Sulaeman, dkk bersama Kuasa Hukumnya Eep Ependi saat menghadiri persidangan di PN Karawang.

Karawang | Pengadilan Negeri Karawang menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perbuatan melawan hukum, yang diajukan oleh empat orang pengurus serikat pekerja sektor industri suku cadang kendaraan bermotor, terhadap Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Karawang. “Mengadili, satu, menolak eksepsi Tergugat sepanjang mengenai kompetensi absolut. Menyatakan Pengadilan Negeri Karawang berwenang mengadili perkara ini”, ujar Hakim M. Jazuri, Kamis (24/05) siang tadi.

Dalam pertimbangan hukumnya, PN Karawang menilai gugatan yang diajukan oleh Asep Sulaeman Kurnia, Adang Hidayat, Dedi Supriadi dan Bayu Nugraha, bukanlah perselisihan hak, seperti yang didalilkan oleh Kuasa Hukum Depekab. “Majelis Hakim sependapat dengan Para Penggugat yang mendalilkan perbuatan Tergugat yang tidak mengikutsertakan Para Penggugat dalam musyawarah penentuan upah minimum sektoral kabupaten, bukanlah termasuk perselisihan hubungan industrial”, ujarnya.

Sebelumnya, Depekab menyatakan PN Karawang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang terdaftar dengan No. 21/Pdt.G/2018/PN.Krw itu. Menurut Kuasa Hukum Depekab Neneng Junengsih, tidak diikutsertakannya Asep, dkk dalam perundingan besaran upah minimum sektoral di Kabupaten Karawang, selain karena termasuk sebagai perselisihan hak tetapi juga karena serikat pekerja keempat pekerja bukanlah anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten Karawang.

Lebih lanjut Jazuri mengatakan, gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Asep Sulaeman Kurnia, dkk (4 orang) telah tepat dan beralasan untuk diperiksa serta diadili oleh PN Karawang. “Oleh karenanya Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk mengadili gugatan Para Penggugat, dan bukanlah wewenang Pengadilan Hubungan Industrial”, tegasnya saat membacakan Putusan Sela di Ruang Sidang Kusumah Atmadja.

Asep dkk dalam gugatannya, keberatan dengan tindakan Depekab yang menentukan para pihak yang melakukan perundingan besaran upah minimum sektoral. Karena menurutnya, perundingan besaran upah sektoral hanya dapat dilakukan oleh asosiasi perusahaan sektor dan serikat pekerja di sektor yang bersangkutan. “Perusahaan kami, tahun lalu dinyatakan oleh Gubernur Jawa Barat termasuk dalam sektor sektor industri komponen suku cadang kendaraan bermotor, lalu kenapa sekarang kami tidak diikutsertakan dalam perundingan upah sektoral?”, ujar Asep seusai persidangan.

Tak hanya itu, menurut Asep, Depekab belum pernah melakukan kewajiban hukumnya berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013. Dalam ketentuan tersebut, Depekab hanya diberikan kewenangan untuk melakukan penelitian mengenai homogenitas dan jumlah perusahaan, jumlah tenaga kerja, devisa, nilai tambah, kemampuan perusahaan, asosiasi perusahaan dan serikat pekerja, yang kemudian hasil penelitian tersebut digunakan untuk menentukan sektor unggulan.

Persidangan akan dilanjutkan pada Selasa, 5 Juni 2018, Pukul 10.00 Wib, dengan agenda pemeriksaan bukti-bukti surat Para Penggugat. (Hak)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of