Type to search

Berita

Dikualifikasi Mangkir, MA Akhiri Perdebatan Pemberian Uang Penggantian Hak

Share

Kewajiban pemberian uang penggantian hak, khususnya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15%, kerap menjadi perdebatan, apakah untuk menghitungnya dari perkalian uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, atau dikalikan nol akibat ketiadaan pemberian uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri?

Ilustrasi. (gambar: djsn.go.id)

Jakarta | Bagi pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya dengan alasan melakukan kesalahan berat (diantaranya perbuatan pidana), mengundurkan diri, dianggap mengundurkan diri, atau akibat dari tidak benarnya pengaduan pekerja atas tindakan pengusaha kepada dirinya, tidak berhak atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, melainkan hanya berhak mendapatkan uang penggantian hak, khususnya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja.

Dengan gugurnya kewajiban pengusaha dalam memberikan uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, maka sebagian kalangan berpendapat, besaran uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dianggap nol. Sehingga, perhitungan uang penggantian hak, khususnya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% dikalikan nol, yang jumlahnya juga menjadi nol. Atau dengan kata lain, pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya karena pelanggaran Pasal 158 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), Pasal 168 ayat (1), dan Pasal 169 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pada prakteknya tidak mendapatkan uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15%.

Tetapi ada juga kalangan yang berpendapat sebaliknya. Untuk menghitung besaran uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15%, maka terlebih dahulu dihitung besaran uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerjanya. Setelah diketemukan hasil bilangan perhitungan tersebut, kemudian dikalikan 15%. Namun cara perhitungan demikian, menimbulkan persoalan baru, yaitu apakah besaran uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja yang menjadi dasr perhitungan, merupakan hasil perkalian dari 1 kali atau 2 kali uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja.

Terhadap polemik tersebut, Majelis Hakim pada Mahkamah Agung (MA) yang diketuai oleh Yakup Ginting, Jum’at (22/12/2017) lalu, menganulir Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan No. 199/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn, yang menetapkan besaran perhitungan uang penggantian hak, khususnya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15%, yang dihitung dari hasil perkalian 1 kali uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja.

MA menilai, PHI Medan telah keliru dalam menetapkan besaran kewajiban PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Lubuk Pakam. Karena pemberian uang penggantian hak dianggap tidak beralasan menurut hukum diberikan kepada Sri Rezeki Safitra dan Dewi Indah Septari Nasution, yang diputuskan hubungan kerjanya dengan kualifikasi mengundurkan diri akibat mangkir lebih dari 5 (lima) hari kerja berturut-turut atau lebih.

Akan tetapi menurut MA dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan No. 1350 K/Pdt.Sus-PHI/2017, keduanya tetap harus diberikan uang pisah atau ganti kerugian. Terhadap besaran uang pisah, MA merujuk pada ketentuan Pasal 26B huruf d Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 78 Tahun 2001, yang menyatakan kedua pekerja dengan masa kerja diantara 9 sampai 12 tahun, berhak atas penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% dari perkalian 11 bulan upah. (Haf)

Hits: 7

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Up