Selasa, 17 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
453

Gara-gara Nonton Film MAX, Pekerja Transjakarta Diganjar PHK

Perusahaan diberi wewenang untuk mengatur tindakan apa saja yang dapat menyebabkan Pekerja diberikan surat peringatan bahkan langsung pada pemutusan hubungan kerja.

Ilustrasi.

Jakarta | Berbeda dengan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung (MA) dalam Putusannya No. 1420 K/Pdt.Sus-PHI/2017, memutuskan untuk menyatakan tindakan Dimas Catur Feby Laksono, termasuk sebagai pelanggaran yang dapat menjadi alasan pemutusan hubungan kerja.

Meskipun negara wajib memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap Pekerja, untuk bekerja dan menerima upah yang layak. Namun hak konstitusional tersebut, dapat gugur apabila Pekerja melakukan pelanggaran yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan, termasuk Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh instansi Pemerintah yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan.

Pemberian kewenangan bagi Pengusaha untuk menetapkan bentuk-bentuk tindakan Pekerja yang dapat diberikan peringatan hingga pemutusan hubungan kerja, diatur oleh Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut, dinyatakan : Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.

Menurut MA, Dimas terbukti melakukan pelanggaran tata tertib dengan menonton film “MAX” pada layar monitor koridor II. Sehingga pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. Transportasi Jakarta, dinilai Hakim Agung Muhammad Yunus Wahab, beralasan menurut hukum untuk dikabulkan. “Termohon melakukan pelanggaran menonton film Max pada layar monitor koridor II, maka adil berhak atas kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sesuai ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003”, ujar Yunus, Jum’at (22/12/2017).

Atas pertimbangan hukum tersebut, Yunus menganulir Putusan PHI Jakarta Pusat No. 64/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 4 September 2017, yang menghukum Perusahaan membayar uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan undang-undang beserta upah selama proses PHK, yang seluruhnya berjumlah Rp.66,4 juta. Dikatakan Yunus, Dimas hanya berhak uang pesangon 1 kali ketentuan undang-undang sebesar Rp.8,5 juta. (Hak)

2
Leave a Reply

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Barkah Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Barkah
Guest
Barkah

Memang kalau sudah diatur dalam PP, tentu sudah menjadi norma hukum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perUUan yg berlaku.

Rasanya sudah tepat putusan MA.

Salam,
Barkah

Barkah
Guest
Barkah

Dear All,

Dalam ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. berbunyi: Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.

Dalam perkara nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst sudahkah perusahaan memberikan SP1, SP2 dan SP3 secara berturut-turut kepada Dimas (pekerja) agar dapat dilakukan PHK?

Terima kasih.

Salam,
Barkah