Kamis, 19 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
485

Libatkan Tiga Perusahaan Outosurcing, Begini Modus Hindari Bayar Pesangon

Ketidak-tegasan regulasi dan penegakkan hukum, masih menjadi celah yang digunakan pengusaha untuk mengekang gerakan buruh.

Ilustrasi.

Jakarta | Secara tekstual, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah mempersyaratkan praktek penerapan hubungan kerja melalui pemberian pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (outsourcing). Diantaranya adalah hanya untuk pekerjaan yang terpisahkan dari kegiatan utama, yaitu pelayanan kebersihan, penyediaan makanan, tenaga pengamanan, jasa penunjang pertambangan, dan penyediaan angkutan.

Terhadap pekerjaan yang bukan termasuk lima jenis kegiatan penunjang diatas, maka hubungan kerja pekerja dengan pengusaha outsourcing, beralih demi hukum menjadi hubungan kerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Dalam prakteknya, perusahaan pemberi pekerjaan melibatkan beberapa perusahaan outsorucing. Pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan pemberi kerja, seolah-olah adalah pekerja outsourcing, yang setelah berakhir kontrak kerjanya dengan perusahaan outsourcing sebelumnya, kemudian dialihkan ke perusahaan outsourcing baru.

Selain itu, pengalihan pekerja dari satu perusahaan outsourcing ke perusahaan outsourcing lain, menerapkan jeda (tidak bekerja selama waktu tertentu). Kasus tersebut, dialami oleh Jamaludin Dael yang ditempatkan sebagai forman pada Dept. Hull Treatmen sejak 4 Juni 2008. Awalnya, Jamaludin diperjanjikan kerja waktu tertentu oleh PT. Jelita Indah selama 12 bulan hingga Juni 2009. Lalu, ia diminta menanda-tangani perjanjian kerja kontrak dengan PT. Kurnia Indah Cemerlang selama 5 bulan hingga Nopember 2009.

Setelah kontrak dengan PT. Kurnia berakhir, Jamaludin dikontrak selama 3 bulan oleh PT. Jelita Indah dan PT. Celup Raya hingga April 2010. Kemudian Jamal kembali menanda-tangani kontrak dengan PT. Nanindah Mutiara Shipyard selama 12 bulan hingga April 2011. Dalam kurun waktu April 2011 hingga Nopember 2011, Jamal tidak dipekerjakan. Lalu baru pada tanggal 17 Nopember 2011, Jamal diperjanjikan kontrak kembali dengan PT. Nanindah selama 12 bulan hingga Nopember 2012, dan diperpanjang 12 bulan lagi sampai Nopember 2013.

Sejak Nopember-Desember 2013, Jamal tidak dipekerjakan. Dan baru dipekerjakan kembali oleh PT. Nanindah dengan kontrak baru selama 12 bulan sejak tanggal 17 Desember 2013-16 Desember 2014. Setelah dikontrak sebanyak 8 kali oleh 4 perusahaan, Jamal tidak lagi dipekerjakan. Sehingga, ia mengajukan keberatan, diantaranya dengan menggugat 4 perusahaan yang telah pernah mempekerjakannya itu ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.

Namun, gugatan Jamal ditolak oleh PHI. Bahkan Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan No. 1466 K/Pdt.Sus-PHI/2017, menilai Putusan PHI tidak ada kekeliruan. “Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat adalah pembuatan kapal yang dipesan oleh pihak lain dan dilakukan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan Tergugat , telah berlangsung selama 3 tahun dan pembaharuan satu kali untuk waktu selama 1 tahun dan telah melewati tenggang waktu selama 30 hari, sehingga perjanjian kerja waktu tertentu antara Penggugat dengan Tergugat tidak melanggar peraturan ketenagakerjaan yang berlaku”, tegas Hakim Agung Ibrahim.

Terhadap kasus tersebut, Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Muhammad Hafidz mengatakan, tidak tegasnya penegak hukum di lapangan, membuka seluas-luasnya bagi pengusaha untuk menggunakan kelemahan itu dalam mencari keuntungan. Hafidz menilai, Pemerintah sangat lemah dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan. “Alasannya selalu klasik, pegawai pengawas yang dimiliki kurang”, ujar Hafidz, Rabu (16/05/2018).

Tetapi menurutnya, ada hal yang teramat penting yang harus menjadi perhatian Pemerintah, yaitu pembenahan regulasi pengawasan ketenagakerjaan. “Kalo mau jujur, pegawai pengawas itu-kan produknya hanya Nota yang tidak bisa di-eksekusi seperti putusan pengadilan. Tumpul dan hanya digunakan sebagai barang bukti saja di pengadilan, walaupun untuk mendapatkannya harus bersusah payah terlebih dahulu buruhnya”, tandas Hafidz. (Hak)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Edi Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Edi
Guest
Edi

Penegak hukum “bermain mata” dengan “beruang”, berdampak buruh menderita. Pengawas ngak produktif ganti aja dengan tenaga outsourcing yang profesional.