Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
343

Masalah Klasik, Perpres Justru Untuk Batasi Masuknya TKA ke Indonesia

Perayaan Mayday kali ini, beberapa serikat buruh mengusung isu penolakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Perpres tersebut dianggap telah mempermudah TKA untuk bekerja di Indonesia dan berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Timboel Siregar, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia.

Jakarta | Dalam Perpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 26 Maret lalu ini disebutkan, penggunaan TKA dilakukan oleh pemberi kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Tetapi, hal itu dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri.

Jabatan tertentu yang dimaksud, menurut Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Saepul Tavip, bukanlah untuk TKA yang mengerjakan pekerjaan kasar. Ia menilai, pihak pengusaha biasanya enggan untuk memberikan pekerjaan-pekerjaan kasar kepada TKA. Sebab, lanjut Tavip, biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak pengusaha akan sangat besar jika mempekerjakan TKA.

“Tidak mungkin lah pekerjaan kasar itu diberikan kepada TKA karena biayanya sangat mahal, harus menyediakan mess dan lain sebagainya,” ungkapnya saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (29/4) kemarin. Menurut Tavip, Perpres tersebut tak bisa dikaitkan dengan masalah serbuan TKA yang masuk ke Indonesia, dan dikhawatirkan memperbanyak jumlah TKA yang melakukan pekerjaan kasar. Ia beranggapan justru Perpres Penggunaan TKA, dari sisi substansi, bertujuan untuk membatasi masuknya TKA ke Indonesia.

Setiap pemberi kerja TKA, wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA. “Dalam perpres ini juga disebutkan, setiap pemberi kerja TKA yang menggunakan TKA harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan menteri atau pejabat yang ditunjuk”, tegasnya.

Bahkan, Tavip mengakui memang ada beberapa kasus atau penyimpangan terkait TKA yang masuk ke Indonesia. Namun, kasus itu muncul karena lemahnya pengawasan dari pihak berwenang. Selain pandangan terhadap substansi Perpres, OPSI menyayangkan tidak adanya keharusan bagi TKA untuk terdaftar sebagai Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Sekretaris Jenderal OPSI Timboel Siregar, mengungkapkan ketidak-konsistenannya terhadap Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ia menilai, Pasal 25 Perpres 20/2018 yang hanya menyebutkan kewajiban pemberi kerja bagi TKA untuk mendaftarkannya ke dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, telah mengikis kewajiban TKA menjadi peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

“Kan sudah sangat jelas dalam UU SJSN dinyatakan bahwa TKA yang bekerja minimal 6 bulan wajib ikut BPJS Kesehatan. Kenapa di Pasal 25 tidak disebut Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan?”, tanya Timboel. (Haf)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
toni Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
toni
Guest
toni

Peraturannya sudah bagus, namun pelaksanaan dilapangan bertentangan dengan peraturannya sendiri. Pelaksana peraturandi lapngan, banyak yang mencari keuntungan pribadi.