Jumat, 15 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
405

Palsukan Tanda Tangan Istri Jadi Alasan Pemecatan

Sederet dugaan pelanggaran yang dilakukan EAP, dijadikan dasar oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia untuk meminta pernyataan pemutusan hubungan kerja ke pengadilan.

Ilustrasi. (foto: bangkilhi.or.id)

Jakarta | Dari sering melakukan tindakan indisipliener dalam bentuk datang terlambat, ijin pulang cepat, tidak masuk kerja tanpa keterangan, hingga memalsukan tanda-tangan istri untuk mendapatkan pinjaman dari perusahaan, menjadi alasan bagi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, untuk memutuskan hubungan kerja dengan EAP yang telah bekerja selama lebih dari 4 tahun.

Akan tetapi, alasan-alasan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai kesalahan berat, yang mengakibatkan hilangnya kewajiban bagi perusahaan untuk membayar uang pesangon. Sehingga, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam putusannya No. 267/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Februari 2017, mewajibkan perusahaan membayar uang pesangon 2 kali ketentuan perundang-undangan, sisa cuti dan upah selama proses sebanyak 4 bulan, yang seluruhnya sebesar Rp.678,8 juta.

Terhadap putusan PHI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia mengajukan upaya kasasi ke MA. Pasalnya, EAP diduga melakukan tindak pidana penggelapan senilai Rp.299 juta. Kejadian yang bermula dari hilangnya mobil inventaris yang digunakan EAP sejak 19 Nopember 2014, melahirkan klaim dan mendapatkan penggantian dari Adira Insurance yang dicairkan pada awal Maret 2015. Pencairan tersebut, tidak diinformasikan kepada perusahaan. Padahal mobil yang hilang merupakan inventaris dari perusahaan, bukan milik pribadi EAP.

Dengan dasar adanya dugaan penggelapan yang dilakukan EAP, Majelis Hakim MA yang diketuai oleh Hakim Agung Ibrahim, menyatakan batal putusan PHI. Ia mengatakan, seharusnya EAP mengembalikan uang pencairan dari pihak asuransi atas mobil inventaris yang hilang ke Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Meskipun termasuk sebagai kesalahan berat, tetapi karena belum ada putusan pengadilan pidana, Ibrahim menetapkan besaran uang pesangon EAP hanya satu kali ketentuan undang-undang.

“Bahwa oleh karena tindakan kesalahan sebagai disampaikan oleh Tergugat dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka Penggugat telah mengakui perbuatannya tersebut, dengan demikian untuk memenuhi rasa keadilan sudah sepatutnya menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja adalah sah secara hukum dan menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon secara tunai dan sekaligus sebesar 1 kali Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003”, ujar Ibrahim, Kamis (19/10/2017).

“Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon sebesar Rp381.870.239,-”, lanjut Ibrahim membacakan amar putusan kasasi No. 1083 K/Pdt.Sus-PHI/2017 itu. (Haf)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Barkah Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Barkah
Guest
Barkah

Kebetulan EAP adalah rekan saya saat SMA di Surabaya. Dan Alhamdulillah menjadi bagian teman diskusi dalam Legal Opinion pihak Penggugat.

Dan Alhamdulillah tidak terbukti pelanggaran berat dan nampaknya tidak jadi ada LP terkait “pemalsuan tanda-tangan istri” karena tidak ada delik aduan dari istri EAP.

Pelajaran berharga adalah hindari shortcut dan tidak mau nunggu sehari dua hari nunggu ketemu istri utk tanda tangan soft loan di perusahaan.

Salam,
Barkah