Type to search

Berita

Perjanjian Kerja Laut Harus Tunduk UU Tenaga Kerja, Buku Pelaut Jadi Bukti

Share

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung (MA) menegaskan, praktek Perjanjian Kerja Laut yang diatur dalam Undang-Undang Pelayaran, haruslah tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Ilustrasi. (foto: merdeka.com)

Jakarta | Meskipun gugatan yang diajukan oleh Syamsuddin melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Samarinda, ditolak seluruhnya. Namun kini dirinya dapat bernafas lega, setelah MA mengabulkan permohonan kasasi yang ia ajukan pada Mei 2017 lalu. Pasalnya, PHI dianggap telah salah dalam menerapkan hukum, dengan tidak mempertimbangkan Pasal 337 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mengharuskan hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Laut tunduk pada UU Ketenagakerjaan.

Syamsuddin yang mengaku bekerja pada PT. Rusianto Bersaudara selama 22 tahun dengan gaji Rp.2,4 juta sebulan tersebut, meminta agar diberikan uang kompensasi pesangon sebesar dua kali ketentuan undang-undang, karena usianya telah memasuki pensiun. Terhadap gugatannya itu, PHI Samarinda tanggal 25 April 2017 menjatuhkan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smr, yang menilai gugatan Syamsuddin tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

Sebaliknya, Majelis Hakim Kasasi yang diketuai oleh Hakim Agung Muhammad Yunus Wahab memiliki pendapat yang berbeda. Menurut Yunus, PHI Samarinda telah tidak mempertimbangkan keberadaan bukti Buku Pelaut atas nama Syamsuddin, yang apabila bukti tersebut dipertimbangkan, maka diperoleh fakta hukum masa kerja Pekerja sebagai Pelaut adalah sejak Mei 1993.

Sehingga, lanjut Yunus, jika Buku Pelaut dimaksud disandingkan dengan usia Syamsuddin yang mulai memasuki usia pensiun, dapat diperoleh peristiwa hukum, bahwa Pekerja dapat diputuskan hubungan kerjanya karena memenuhi usia pensiun, sesuai Pasal 167 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Perturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015.

“bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Syamsuddin”, ujar Yunus membacakan pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi No. 313 K/Pdt.Sus-PHI/2018, Selasa (10/4/2018). Ia juga menegaskan, akibat dari putusnya hubungan kerja Syamsuddin, maka PT. Rusianto Bersaudara haruslah dihukum untuk membayar uang pesangon yang seluruhnya sebesar Rp.71,9 juta. (Haf)

Hits: 22

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Up