Minggu, 21 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
698

Tidak Diatur Dalam Peraturan Perusahaan, PHK Karena Merokok Berhak Pesangon

Larangan merokok pada tempat-tempat tertentu di area perusahaan, kerap kita jumpai. Meski tidak semua perusahaan membuat larangan merokok di seluruh lingkungannya, tetapi beberapa perusahaan melarang tindakan merokok pada tempat-tempat yang dapat mengakibatkan kebakaran.

Ilustrasi. (foto: mirajnews.com)

Jakarta | Walaupun Suprapto, Jaka Ferry Yuniardi dan Effendi, terbukti merokok di tempat yang dilarang. Namun akhirnya, melalui Putusan Kasasi No. 1410 K/Pdt.Sus-PHI/2017, ketiga pekerja PT. Muliamakmur Elektrikatama tersebut, tetap dinyatakan putus hubungan kerjanya oleh Mahkamah Agung (MA), Kamis (25/1/2018) lalu.

Menurut Hakim Agung Panji Widagdo, larangan merokok pada tempat-tempat yang telah dinyatakan dilarang oleh PT. Muliamakmur, tidak dikuatkan dalam aturan yang jelas pada Peraturan Perusahaan. “Pelarangan merokok pada tempat-tempat dimaksud tidak dikuatkan dalam aturan yang jelas oleh Peraturan Perusahaan selaku aturan otonom yang mengikat Pekerja dan Pengusaha”, ujar Widagdo.

Lebih lanjut ia mengatakan, atas tindakan ketiga pekerja tersebut, beralasan bagi perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, tetapi tidak dapat digolongkan sebagai kesalahan berat. “Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja tepat dan adil dikualifikasi bukan melakukan kesalahan berat namun berdasarkan pada ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, tegasnya.

Sebelumnya, PT. Muliamakmur menggugat ketiga pekerjanya itu ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung. Dalam tuntutannya, perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Bekasi tersebut, meminta PHI untuk menyatakan Suprapto, Jaka Ferry Yuniardi dan Effendi, tidak berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja.

Terhadap tuntutan perusahaan, PHI Bandung mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh PT. Muliamakmur Elektrikatama itu, dengan menyatakan putus hubungan kerja terhitung sejak 31 Oktober 2016. Namun pemutusan tersebut, disertai dengan hukuman untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada ketiga mantan pekerjanya itu, yang seluruhnya sebesar Rp.128,4 juta. (Hak)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of