Jumat, 13 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
790

Upah Diturunkan, Pekerja Berhak Ajukan Pemutusan Hubungan Kerja

Dianggap telah sewenang-wenang, Pekerja menggugat tempatnya bekerja ke Pengadilan, lantaran upahnya diturunkan setengah dari yang biasanya diberikan.

Ilustrasi.

Jakarta | Penurunan upah berupa pemotongan gaji sejak bulan Mei 2016, dianggap Mahkamah Agung (MA) sebagai tindakan yang melanggar kewajiban yang telah diperjanjikan antara PT. Produk Sawitindo Jambi dengan Hariyadi Tjandra sebesar Rp.16,5 juta perbulan. Mahkamah juga menilai, tindakan Perusahaan yang mempekerjakan Hariyadi di PT. Matahari Kahuripan Indonesia merupakan pelanggaran hukum, dan karenanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan PT. Matahari, menjadi tidak sah.

Terhadap pertimbangan hukum yang tertuang dalam Putusan No. 293 K/Pdt.Sus-PHI/2018 tersebut, Ketua Majelis Hakim Ibrahim, permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Hariyadi, beralasan menurut hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 169 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Bahwa judex facti telah benar menerapkan ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena Tergugat I tidak melakukan kewajiban yang telah diperjanjikan berupa melakukan penurunan upah dan pemotongan upah bulan November 2016, serta mempekerjakan pada Tergugat II yang berbadan hukum lain, sehingga pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat II tidak sah”, ujar Ibrahim, Kamis (12/4/2018).

Menurut Ibrahim, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang telah memvonis PT. Produk Sawitindo Jambi bersalah, tidak keliru dalam menerapkan hukum. Selain itu, juga tidak terdapat kelalaian Hakim dalam pemenuhan syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan. Sehingga, keinginan Perusahaan yang meminta agar Mahkamah mengadili kembali dan menolak gugatan Hariyadi, haruslah ditolak.

Dengan ditolaknya kasasi yang diajukan PT. Produk Sawitindo Jambi dan PT. Matahari Kahuripan Indonesia, maka Hariyadi berdasarkan Putusan PHI Banjarmasin No. 41/PHI.G/2016/PN.Bjm tanggal 21 Agustus 2017, berhak atas uang pesangon sebesar dua kali ketentuan undang-undang yang seluruhnya berjumlah Rp.444,3 juta. Bukan hanya pesangon, PHI juga menetapkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi kedua perusahaan secara tanggung renteng, yaitu kekurangan pembayaran upah yang dipotong sejak Mei 2016 hingga Nopember 2016, sebesar Rp.61,8 juta. (Hak)

2
Leave a Reply

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Barkah Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Barkah
Guest
Barkah

Mantab

Barkah
Guest
Barkah

Penggugat (Pekerja) meminta di PHK dgn merujuk ketentuan dalam pasal 169 UU 13/2003 yg mengatur 2 (dua) kali uang pesangon dkk-nya, namun dalam rincian tuntutannya menuliskan uang pesangon sebesar 1 (satu) kali. Akhirnya PHI tidak berani ultra petita, shg dikabulkanlah pekerja dgn menghukum perusahaanmembayar 1 (satu) kali uang pesangon dkk-nya yg dalam kasasi dibenarkan pertimbangan hukum PHI.

Typo yg berkonskwensi Rp. 297 juta melayang dari pekerja (Penggugat). Andai tidak typo dan berhak 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) UU 13/2003, pekerja bisa mendapatkan 700 juta lebih tuh.

Sekaligus saya koreksi paragraf terakhir dari penulis, Kang Hafidz.
Terima kasih.

Salam,
Barkah