Jumat, 15 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
877

Kerja Tak Mau Pakai Sepatu, MA Sahkan PHK

Ilustrasi.

Pekerja dan pengusaha diberikan kewenangan untuk menyusun syarat-syarat kerja, sebagai pedoman bagi keduanya dalam hubungan industrial, termasuk pelanggaran akibat menolak perintah atasan.

Ilustrasi.

Jakarta | Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama, dapat mengakibatkan pekerja diputuskan hubungan kerjanya oleh pengusaha. Tindakan Mohammad Amin yang bekerja tanpa menggunakan sepatu, akhirnya diganjar Surat Peringatan I, II dan III secara berturut-turut oleh PT. Langgeng Makmur Industri pada tanggal 22, 23 serta 24 Maret 2016.

Menurut perusahaan, Amin yang bekerja sejak Desember 2003 di bagian Pipa PVC dengan upah terakhir Rp.3,2 juta, dianggap telah melanggar Pasal 19 ayat 7.2.3 Perjanjian Kerja Bersama karena menolak perintah atasan yaitu tidak bersedia memakai sepatu keselamatan kerja, padahal sudah diingatkan secara lisan. Terhadap hal tersebut, Mahkamah Agung (MA) menilai tindakan Amin dapat menjadi alasan pemutusan hubungan kerja. Sehingga, MA sependapat dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menyatakan putus hubungan kerja keduanya terhitung sejak 19 Juli 2017.

Namun, Majelis Hakim MA yang diketuai oleh Hakim Agung Ibrahim, menyatakan Putusan PHI Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby, sepanjang hukuman terhadap pembayaran upah proses yang dibebankan kepada PT. Langgeng, haruslah diperbaiki. “Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya harus diperbaiki sepanjang mengenai biaya upah proses sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung menjadi 6 (enam) bulan”, ujar Ibrahim, Rabu (20/12/2017) lalu.

Sebelumnya, PHI menetapkan hak-hak Amin sebagai akibat dari berakhirnya hubungan kerja, diantaranya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, tunjangan hari raya tahun 216 dan 2017, serta upah selama dalam proses PHK sebesar 16 bulan, dengan jumlah seluruhnya Rp.109,7 juta. Dengan dianulirnya Putusan PHI tersebut oleh MA dalam Putusannya No. 1415 K/Pdt.Sus-PHI/2017, maka hak-hak yang harus diterima oleh Amin berkurang menjadi hanya Rp.79 juta. (Hak)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of