Type to search

Buruh Migran

Mimpi Melindungi Pekerja Migran Tanpa UU Perlindungan di Negara Tujuan

Share

Pemerintah terus mengupayakan diplomasi dengan negara tujuan penempatan, untuk membahas poin-poin perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.

Ilustrasi. (foto: rri.co.id)

Jakarta | Komitmen Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran di negara penempatan melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, terkesan masih menjadi mimpi, apabila di negara tujuan belum mempunyai perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing. Dalam Pasal 31 UU tersebut, semua negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia wajib memiliki perjanjian tertulis dengan Pemerintah Indonesia, atau memiliki jaminan sosial untuk memproteksi pekerja migran.

“Kami berharap, persyaratan yang telah diamanatkan dalam UU 18/2017, dapat dipenuhi oleh semua negara tujuan,” ujar Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Soes Hindharno, Kamis (21/6) lalu di Jakarta. Menurut Soes, pihaknya kini tengah menyusun langkah-langkah strategis mengenai poin-poin perjanjian tertulis antara Pemerintah Indonesia dengan seluruh negara tujuan.

Diantaranya, pekerja migran yang hendak dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga harus ditempatkan sesuai sertifikasi profesi, ia juga harus memiliki jam kerja yang jelas dan satu hari libur dalam seminggu. Lebih lanjut dikatakan Soes, Pemerintah Indonesia menginginkan upah pekerja migran ditransfer melalui rekening bank milik pekerja dengan besaran upah yang layak, serta kesempatan berkomunikasi dengan kerabat dan Kedutaan Besar Indonesia.

“Poin-poin itu harus dilihat sebagai upaya kami meningkatkan posisi tawar sebgai negara pengirim,” tegas Soes. Secara terpisah, Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah mengatakan, langkah yang tak kalah penting harus dilakukan adalah menerapkan standar baru perlindungan di dalan negeri. Menurutnya, tata kelola perekrutan sampai pemberangkatan menjadi hal yang utama dan sangat mendesak untuk diperbaiki.

Berdasarkan data yang dimiliki Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), jumlah pekerja yang ditempatkan di luar negeri dalam tiga tahun terakhir meningkat. Sepanjang bulan Januari-Mei 2018 sebanyak 111.878 orang, sedangkan pada Januai-Mei tahun lalu sebanyak 100.949 orang. Jumlah pekerja migran tahun 2017 di negara penempatan, mengalami peningkatan jika dibandingkan data pada bulan Januari –Mei 2016 sebanyak 99.267 tenaga kerja. (Hak)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *