Sabtu, 16 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
8.482

MK Pertegas Perjanjian Kontrak Wajib Dicatatkan ke Disnaker

Abdul Hakim, salah satu Pemohon pengujian Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak dicatatkan ke Dinas Tenaga Kerja, berubah demi hukum menjadi perjanjian kerja dengan waktu tidak tertentu.

Jakarta | Kewajiban pengusaha untuk mencatatkan setiap perjanjian kontrak yang dibuatnya dengan pekerja ke Disnaker, dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi, Kamis (31/05) lalu. Dalam pertimbangan hukum dalam Putusan No. 6/PUU-XVI/2018 itu, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengatakan, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 termasuk Penjelasannya, telah menjadi dasar yang cukup bahwa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) wajib dicatatkan dan dicatatkannya PKWT sampai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan, demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

Menurut Mahkamah, meskipun dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU 13/2003 tidak menyebutkan kewajiban pengusaha untuk mencatatkan setiap perjanjian kerja kontrak ke Disnaker sebagai instansi yang bertanggung-jawab dibidang ketenagakerjaan, namun syarat tersebut termuat dalam Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004, yang mewajibkan setiap pengusaha untuk mencatatkan perjanjian kontrak yang telah dibuat selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak ditanda-tangani.

Sebagai pendelegasian dari Pasal 59 ayat (8) UU 13/2003, Mahkamah menilai Keputusan Menteri yang mengatur lebih lanjut mengenai syarat-syarat dibuatnya PKWT, haruslah juga mengikat sebagai syarat dengan akibat hukum berubahnya demi hukum perjanjian kontrak menjadi perjanjian dengan status pekerja tetap.

Walaupun Mahkamah mempertegas kewajiban dicatatkannya setiap perjanjian kerja kontrak yang dibuat oleh pengusaha dengan pekerja, tetapi Mahkamah berpendapat, permohonan uji materi yang diajukan oleh para Pemohon Abdul Hakim, dkk (7 orang) bukanlah masalah konstitusionalitas Pasal 59 ayat (1) UU 13/2003. Sehingga Mahkamah menilai, adanya kerugian dan ketidak-adilan para Pemohon akibat dari tidak dicatatkannya perjanjian kontrak ke Disnaker, merupakan permasalahan implementasi norma.

“Bahwa persoalan di mana para Pemohon mendapatkan kerugian dan ketidakadilan dari pelaksanaan PKWT yang terjadi karena tidak diajukannya pencatatan oleh pengusaha kepada instansi sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang a quo dan adanya substansi PKWT yang merugikan Pemohon, hal tersebut merupakan permasalahan pada implementasi norma a quo, bukan permasalahan konstitusionalitas norma”, ujar Wahiduddin.

Saat dihubungi secara terpisah, Kuasa Hukum para Pemohon Eep Ependi, menyatakan dirinya cukup puas dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, walaupun pokok permohonan mereka ditolak. Menurut Eep, setidaknya Mahkamah telah memberikan penegasan dalam pertimbangan hukumnya, bahwa pengusaha wajib mencatatkan setiap perjanjian kontraknya ke Disnaker, yang apabila tidak dilakukan maka perjanjian kontraknya menjadi perjanjian kerja tetap.

“MK telah membuat penegasan yang cukup jelas, bahwa pengusaha wajib mencatatkan perjanjian kontrak yang mereka buat dengan pekerja ke Dinas Tenaga Kerja, jika tidak dipenuhi, ya, perjanjian kontraknya berubah menjadi perjanjian kerja dengan status pekerja tetap”, ujar Eep, Rabu (06/06) kemarin kepada buruhonline.com melalui sambungan telepon. (Haf)

4
Leave a Reply

avatar
3 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
Dul_,aqjReganAgungBarkah Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Barkah
Guest
Barkah

Alhamdulillah…meski permohonan PUU nya ditolak, namun dalam pertimbangan hukum MK masih ada hal baru yg selama ini tidak ada sanksi yg tegas dan terang benderang terhadap PKWT yg TIDAK DICATATKAN ke instansi ketenagakerjaan, setelah adanya Putusan MK 6/PUU/XVI/2018 PKWT yg tidak dicatatkan sampai dengan batas waktu yg ditentukan akan DEMI HUKUM berubah menjadi PKWTT.

Terima kasih, Bang Hafidz.

Salam,
Barkah

Agung
Guest
Agung

Apakah juga berlaku bagi tenaga kontrak di lembaga pendidikan, terutama swasta bukan negeri? Mengingat banyak tenaga pendidik dan kependidikan (guru dan staf) merupakan tenaga kontrak, bahkan kontrak selamanya.

Regan
Guest
Regan

Menurut pendapat saya:
Dikarenakan guru/staf guru bukan pekerja yg melakukan kegiatan dalam waktu tertentu atau bukan bersifat sementara atau bukan bersifat musiman atau bukan pekerjaan yg berhubungan dg produk baru.

Maka tidak perlu melakukan perjanjian kerja untuk waktu tertentu.
Karena perjanjian kerja untuj waktu tertentu hanya dapat di buat untuk pekerjaan tertentu yg menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dlm waktu tertentu tidak terlalu lama dan paling lama 3tahun

(Sumber pasal 59 ayat (1) UU 13/2003)

Dul_,aqj
Guest
Dul_,aqj

Hidup Buruh✊✊✊✊💪💪💪