Type to search

Sekitar Kita

Pensiunan Pegawai Bank Pemerintah Gugat Pasal Pensiun

Share

Merasa multitafsir dengan keberlakuan pasal pengaturan pensiun dalam undang-undang, lima pensiunan pegawai bank pemerintah mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ilustrasi.

Jakarta | Pengaturan pemberian uang pesangon bagi pekerja yang memasuki usia pensiun, dianggap Indrayana dan kawan-kawannya, telah menyebabkan multiinterpretasi. Sehingga menyebabkan, perusahaan perbankan tempatnya bekerja keliru dalam memperhitungkan besaran uang pesangon yang dikurangi dengan jumlah besaran manfaat pensiun. Indrayana menganggap, frasa “diperhitungkan” dalam Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, haruslah diterapkan pengurangan uang pesangon pekerja pensiun hanya dengan besaran premi pensiun yang dibayar oleh pengusaha.

Dampaknya, menurut Indrayana, ribuan pekerja telah tidak dibayarkan uang pesangonnya secara utuh, karena dikurangi dengan uang pensiun yang preminya telah dibayar oleh pengusaha dan pekerja. Ia menilai, uang pesangon dan manfaat pensiun merupakan dua hal yang berbeda, yang harus diberikan oleh perusahaan secara terpisah, sehingga pekerja mendapatkan lebih besar dari nilai pesangon dua kali undang-undang.

Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, selengkapnya berbunyi : “Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iuran/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha”.

Dalam permohonannya, Indrayana mendalilkan dirinya berhak atas manfaat pensiun sebesar Rp.369 juta ditambah dengan jumlah premi pensiun yang telah dibayarkan pengusaha dan pekerja sebesar Rp.55,6 juta, sehingga total yang ia terima seharusnya adalah Rp.424,7 juta. Tetapi PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT. Bank Negara Indonesia Tbk, menurut Indrayana, dalam menghitung uang pesangon pekerja pensiun hanya memperhitungkan besaran uang pesangon saja sebesar Rp.408,5 juta.

Pada petitum permohonan yang diregister oleh Kepaniteraan MK Nomor 46/PUU-XVI/2018, Indrayana dkk meminta agar Hakim Konstitusi menyatakan frasa “diperhitungkan” dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, tidak dimaknai “dikalkulasikan secara keseluruhan dan proporsional”. (Haf)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *