Type to search

Berita

Peringatan via Email Hingga Dihukum Kembalikan Laptop Atau Pesangon Dikurangi

Share

Umumnya peringatan kepada pekerja sebagai bagian dari upaya pembinaan akibat dari adanya pelanggaran disiplin kerja, diberikan dengan surat peringatan.

Ilustrasi.

Medan | Tindakan PT. Dalnet System yang memutus hubungan kerja Doni Simanjuntak secara sepihak, tanpa adanya surat peringatan I, II dan III terlebih dahulu, dianggap oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan, patut dan sah berdasarkan hukum. Sebagai akibat hukumnya, PT. Dalnet dibebankan kewajiban untuk membayar uang pesangon sebesar satu kali ketentuan undang-undang ketenagakerjaan, yaitu sebesar Rp.8,7 juta.

Bermula dari tidak dapat terpenuhinya target penjualan yang diberikan oleh perusahaan yang bergerak di bidang jasa tersebut, Doni sering diberikan teguran melalui email sebagai evaluasi kinerja dalam pencapaian target. Tak hanya itu, PT. Dalnet juga kerap diberikan peringatan secara tidak formal melalui telepon, namun target yang dikehendaki oleh perusahaan tetap tidak tercapai.

Puncaknya, Doni yang baru bekerja sejak 25 Agustus 2015 sebagai Account Manager, dikirimkan surat elektronik (e-mail) dari atasannya pertanggal 29 September 2017, yang menyatakan pengakhiran hubungan kerja secara sepihak, antara dirinya dengan perusahaan yang berkantor pusat di Jalan Meruya Ilir Raya, Jakarta Barat itu.

Atas fakta tersebut, dalam pertimbangan hukumnya pada perkara yang teregister dengan Nomor 345/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn itu, Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Jamaluddin, berkesimpulan, bahwa dengan telah pernahnya dilakukan teguran melalui e-mail dan ditegur (secara verbal), dapat dianggap sebagai peringatan, meskipun perusahaan tidak pernah menerbitkan surat peringatan tertulis kesatu, kedua atau ketiga kepada Doni.

Selain itu, Jamaluddin juga memerintahkan agar Doni mengembalikan laptop merk Acer milik perusahaan yang dipinjamkan saat bekerja. Atau apabila dirinya tidak mengembalikan barang inventaris tersebut, Jamaluddin memerintahkan perusahaan untuk mengurangi jumlah pesangon yang diterimanya.

“Bahwa oleh karena Penggugat masih memegang inventaris perusahaan Tergugat yaitu sebuah Laptop Acer, maka adalah kewajiban dari Penggugat untuk mengembalikannya kepada perusahaan, atau jika Penggugat menolak untuk mengembalikannya maka laptop tersebut dapat dikonversikan dengan hak-hak normatif yang seharusnya diterima Penggugat,” ujar Jamaluddin, Kamis (15/3/2018) lalu. (Haf)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *