Minggu, 21 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.241

Perusahaan Persoalkan Perbedaan Kuasa Hukum Saat Mediasi dan di Pengadilan

Dianggap bermasalah, perusahaan beralasan kedudukan hukum penggugat sebagai pekerja yang memberikan kuasa kepada kantor hukum yang berbeda, haruslah dinyatakan tidak sah.

Ilustrasi. (foto: merdeka.com)

Jakarta | Dengan dalih berbeda kuasa hukum saat digelar sidang mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Pusat, dengan saat mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), PT. Trust Line Marine mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dengan menganggap praktek hukum acara yang dilakukan Tuti Sunarti tersebut sebagai kesimpangsiuran dalam proses hukum.

Perusahaan menilai, PHI Jakarta Pusat tidak mempertimbangkan pengajuan gugatan yang didaftarkan oleh Sunarti melalui kuasa hukumnya dari Law Office Wiryahadi Purwantoro dan Rekan, dengan melampirkan Anjuran Pegawai Mediator yang diberikan atas permintaan Adhikari Law Firm. Seharusnya, menurut perusahaan, gugatan Sunarti haruslah ditolak dengan alasan legal standing (kedudukan hukum)-nya tidak sah.

Majelis Hakim Kasasi yang diketuai oleh Hakim Agung Zahrul Rabain, Kamis (30/11/2017), berpendapat, PHI Jakarta Pusat telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh keduanya pada saat persidangan. Lagipula, menurut Rabain, putusan PHI yang menghukum perusahaan membayar kepada Sunarti yang baru bekerja sejak Januari 2014, berupa uang kompensasi pesangon, upah proses selama pemutusan hubungan kerja sepihak, kekurangan tunjangan hari raya tahun 2016, yang seluruhnya sebesar Rp.119,5 juta, tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.

Rabain mengatakan, pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada Sunarti sejak 18 Agustus 2016, ternyata tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan haruslah dinyatakan batal demi hukum. Namun, MA melalui Putusan Nomor 1394 K/Pdt.Sus-PHI/2017, menganggap putusan PHI sudah tepat. Lebih lanjut, Rabain dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi keduanya, maka hubungan kerja dapat diakhiri dengan putusan pengadilan.

“Mengadili, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Trust Line Marine tersebut”, ujar Rabain yang didampingi Hakim Ad-Hoc Dwi Tjahyo Soewarsono dan Fauzan saat membacakan amar putusan. (Hak)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of