Type to search

Sekitar Kita

Sebanyak 45 Sektor Industri di Karawang Wajib Berikan Upah Baru

Share

Gubernur Propinsi Jawa Barat, akhirnya menetapkan besaran upah minimum di 45 sektor industri se-Kabupaten Karawang.

Ilustrasi. (foto: sindonews.com)

Bandung | Meski baru ditanda-tangani Jum’at (8/6) lalu, sebanyak 45 sektor industri di Karawang, wajib memberlakukan besaran upah minimum sektor terhitung sejak bulan Januari 2018. Di dalam Surat Keputusan Nomor 561/Kep.577/Yanbangsos/2018, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan dalam menetapkan besaran upah minimum sektoral berdasarkan hasil kesepakatan antara asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan.

Disebutkan, sebanyak 45 sektor industri tersebut diantaranya adalah industri makanan, minuman, rokok, tekstil, alas kaki, kayu, kertas, batu bara dan minyak bumi, kimia, plastik dan karet, serat buatan, farmasi, barang galian non logam, logam, elektronik, listrik, mesin, kendaran bermotor, furniture, mainan anak-anak, gas, konstruksi, mesin, aktifitas keuangan, asuransi, real estate, olahraga dan rekreasi.

Berbeda dengan penetapan besaran upah minimum sektoral pada tahun 2017 lalu, yang membagi upah minimum dengan 4 golongan sektor industri. Menempati sektor I diantaranya adalah industri pengolahan tekstil, pakaian jadi, kulit dan alas kaki. Untuk industri furniture, kayu, kertas, plastik, kaca, alat olahraga, reparasi mesin, jasa keuangan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan hiburan berada di dalam golongan sektor II.

Sedangkan industri bahan makanan dan minuman, bahan bangunan serta konstruksi merupakan bagian dari sektor III. Dan sektor industri IV terdiri dari pengolahan kopi, teh dan susu, minyak bumi, kimia, tinta, kosmetik, serat buatan, farmasi, besi dan logam, elektronik, listrik, mesin, kendaraan bermotor, alat musik, real estate hingga jasa profesional.

 

Sejumlah Pekerja Gugat Depekab

Sementara itu, Pengadilan Negeri Karawang masih menyidangkan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Asep Sulaiman Kurnia, dkk (4 orang), yang terdaftar dengan nomor perkara 21/Pdt.G/2018/PN.Krw. Asep sebagai ketua serikat pekerja yang bekerja di sektor industri komponen dan suku cadang motor dengan nomor KBLI 30912, menggugat Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Karawang, yang menetapkan aturan tekhnis perundingan besaran upah minimum sektoral.

Dalam aturan tersebut, Depekab tidak melibatkan serikat pekerja yang diketuai oleh Asep, dkk. Tetapi hanya menetapkan tim perunding upah minimum sektor dari perwakilan serikat pekerja yang menjadi anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit. Selain Asep selaku pekerja di PT. Taiho Nusantara, Adang Hidayat yang bekerja di sektor industri komponen kendaraan bermotor PT. Wonti Indonesia dengan nomor KBLI 25920, juga tidak pernah dilibatkan dalam merundingkan besaran upah minimum sektoral.

Kondisi serupa juga dialami Dedi Supriadi yang bekerja di PT. ISK Indonesia selaku sektor industri mesin dengan nomor KBLI 28221, dan Bayu Nugraha yang bekerja di sektor panel hubungan tegangan rendah PT. Mega Karya Perkasa dengan nomor KBLI 27120. Padahal, SK UMSK Karawang Tahun 2018 yang baru, Gubernur Ahmad Heryawan menetapkan perusahaan sektor industri tempat Asep, dkk bekerja, termasuk dalam kualifikasi sektor industri sepeda motor, barang logam, mesin dan listrik dengan besaran upah sektor sebesar Rp.4.539.523,00 perbulan atau naik 9% dari upah sektor tahun 2017 lalu yang sebulannya sebesar Rp.4.164.700,00.

Dalam persidangan 5 Juni lalu, Asep dkk mengajukan 31 bukti surat dihadapan Majelis Hakim PN Karawang yang diketuai oleh Hakim M. Jazuri. Dalam tuntutannya, Asep meminta agar Depekab Karawang tidak melebihi kewenangannya yang hanya menetapkan sektor unggulan, bukan menetapkan anggota tim perunding upah sektoral yang diantaranya tidak melibatkan serikat pekerja Asep, dkk. (Haf)

2 Comments

  1. UDIN 23 Juni 2018

    Serikat pekerja (Asep dkk) tidak dilibatkan dalam penentuan upah, sebab terlalu membela buruh. Coba kalau SP-nya membela pengusaha …. ya jelas dilibatkan.

    Balas
  2. UDIN 23 Juni 2018

    Serikat pekerja (Asep dkk) tidak dilibatkan dalam penentuan upah, sebab terlalu membela buruh. Coba kalau SP-nya membela pengusaha …. ya jelas dilibatkan.

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *