Type to search

Berita

Surat Kuasa Tak Sebut Pengadilan Hubungan Industrial, Gugatan Tidak Diterima

Share

Tak menyebutkan kompetensi relatif pengadilan tempat gugatan diajukan, mengakibatkan surat kuasa menjadi tidak sah dan dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima.

Ilustrasi. (foto: indonesialaborlaw.com)

Medan | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan, Kamis (12/4/2018) menyatakan gugatan Fahri Aswin Nasution terhadap PT. Permata Hijau Sawit, tidak dapat diterima. Pasalnya, menurut Ketua Majelis Hakim Richard Silalahi, surat kuasa yang dibuat oleh Fahri, hanya menyebutkan untuk beracara di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Medan, tanpa menyebutkan Pengadilan Hubungan Industrial.

“Yang digunakan dalam mengajukan gugatan perkara ini jelas tertera di dalam surat kuasa khusus tersebut untuk berperan di Pengadilan Negeri Kelas IA  Khusus Medan, yang seyogyanya menyebutkan kompetensi relatif sebagaimana permasalahan suatu perkara diperiksa, diadili dan di putus, dengan demikian seharusnya di dalam surat kuasa khusus dimaksud untuk berperan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan,” ujar Richard.

Setidaknya ada empat syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung (MA) melalui Surat Edaran Nomor 6 Tahun 1994, dalam menyusun surat kuasa, diantaranya menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan dengan jelas dan spesifik untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif pengadilan, serta menyebutkan pokok perkara secara ringkas. Karena bersifat kumulatif, maka apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah.

Lebih lanjut Richard mengatakan, “Menimbang, bahwa apabila diperhatikan surat kuasa khusus Penggugat tertanggal 25 Desember 2017, dimana dalam ketentuan khususnya surat kuasa khusus tersebut tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian surat kuasa tersebut menjadi cacat formil”.

Terhadap pertimbangan tersebut, PHI Medan dalam Putusannya Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Medan, menegaskan akibat hukum dari surat kuasa khusus yang cacat formil, maka dengan sendirinya gugatan yang diajukan menjadi tidak sah. Sehingga tanpa harus menilai dan mempertimbangkan pokok gugatan atas pemutusan hubungan kerja PT. Permata Hijau Sawit, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (Hak)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *