Kamis, 12 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.485

Berijazah Sarjana Hukum, MA: Mutasi Personalia Jadi Mandor Tidak Sah

Penempatan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan merupakan amanat ketentuan perundang-undangan.

Ilustrasi.

Jakarta | Tindakan Gibson Paneyang menolak dipekerjakan sebagai mandor bagian pembibitan dan pemeliharaan oleh PT. Flora Wahana Tirta, dinilai oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai penempatan tenaga kerja yang tidak layak dan tidak sesuai Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sebagai pekerja yang berijazah Sarjana Hukum, jabatan yang disandang pada saat Pane diterima bekerja lima tahun lalu adalah Personalia. Penempatan Pane, setidaknya telah sesuai dengan prinsip hukum ketenagakerjaan, penempatan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dalam rangka yang salah satunya memberikan perlindungan hukum.

Dalam Pasal 32 ayat (2) UU 13/2003, menyatakan: Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.

Atas pertimbangan hukum tersebut, MA berpendapat, keinginan Pane yang meminta pemutusan hubungan kerja melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 08/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr tanggal 3 Mei 2017, dapat dibenarkan secara hukum. Dalam putusan tersebut, PT. Flora dihukum untuk membayar uang pesangon, upah proses selama 6 bulan dan sisa cuti, yang seluruhnya berjumlah Rp.46 juta.

“Bahwa judex facti sudah benar menerapkan ketentuan Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena Tergugat melakukan mutasi yang tidak layak terhadap Penggugat yang berlatar belakang Sarjana Hukum dari bagian personalia ke sebagai mandor bagian pembibitan dan pemeliharaan,” ujar Hakim Agung Ibrahim, membacakan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1521 K/Pdt.Sus-PHI/2017, Kamis (8/2/2018) lalu.

Selain itu, Ibrahim juga menganggap tindakan PT. Flora yang mengkualifikasikan akibat dari tindakan Pane yang tidak hadir dan melakukan pekerjaan dengan bagiannya yang baru sebagai pengunduran diri, adalah keliru. “Bahwa Penggugat tidak hadir bekerja di tempat kerja yang baru namun kerja di tempat kerja yang lama, sehingga Penggugat tidak dapat dikualifikasi mengundurkan diri,” lanjut Ibrahim didampingi Hakim Ad-Hoc Dwi Tjahyo Soewarsono dan Fauzan. (Hak)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of