Senin, 22 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.368

Ini Alasan Hakim Kualifikasi Penolakan Mutasi Sebagai Menolak Perintah Kerja

Penempatan pekerja ke tempat lain (mutasi) haruslah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Ilustrasi. (gambar: pnsmenanam.blogspot.co.id)

Samarinda | Tindakan Pajri Januardi yang diputuskan hubungan kerjanya oleh PT. Fangiono Agro Plantation, dengan alasan mengundurkan diri akibat menolak perintah atasan, dibenarkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Samarinda. Menurut Ketua Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Achmad Rasyid Purba, penolakan terhadap perintah mutasi dapat dikualifikasikan sebagai menolak perintah kerja.

Meskipun penempatan pekerja dari satu tempat kerja ke tempat lainnya merupakan hak prerogatif perusahaan, tetapi penempatannya harus berdasarkan adil, setara dan tanpa diskriminasi, serta sesuai dengan keahlian atau bakat dari setiap pekerja sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Namun terhadap penolakan mutasi yang dilakukan oleh Pajri, Hakim Achmad dalam Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smr, menilai keberadaan surat perjanjian kerja yang telah dibuat Pajri dengan PT. Fangiono pada 27 April 2010 lalu. Dalam perjanjian tersebut, dinyatakan bahwa pihak perusahaan diberi hak untuk memutasikan dari bagian sebelumnya ke bagian lain atau perusahaan lain dalam lingkup Fangiono Plantation Group.

Dalam perjanjian kerja, dinyatakan: Pihak Pertama berhak memutasikan Pihak Kedua dari Bagian/Unit/Departeman sebelumnya ke Bagian/Unit/Departeman yang lain ataupun perusahaan lain dalam lingkup Fangiano Plantation Group.

Keberadaan perjanjian kerja yang telah ditanda-tangani Pajri dan PT. Fangiono, menjadi dasar mutasi Pajri ke PT. Setia Agro Utama yang merupakan perusahaan yang beraffiliasi dengan PT. Fangiono. Sehingga menurut Achmad, perjanjian yang telah dibuat dan memberikan hak kepada perusahaan untuk melakukan mutasi, mengikat bagi keduanya sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Atas pertimbangan hukum tersebut, Pajri dianggap telah melanggar Pasal 161 Undang-Undang Ketenagakerjaan. “Menimbang, bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja dengan kualifikasi melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, terhitung sejak tanggal 19 Februari 2015, maka Penggugat berhak memperoleh uang pesangon sebesar satu kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4),” ujar Achmad, Rabu (18/10/2017) lalu. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of