Rabu, 18 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
2.077

Karena Tak Catatkan Perjanjian Kontrak, Bos Pabrik Permen Dihukum Ratusan Juta

Tidak dicatatkannya perjanjian kerja waktu tertentu ke instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan, Pengadilan hukum pemilik pabrik permen di Jakarta Utara bayar pesangon ratusan juta.

Gedung Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (foto: panoramio.com)

Jakarta | PT. Internusa Food dinilai telah melanggar ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, akibat tidak mencatatkan perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuatnya bersama Abdul Hakim, dkk (6 orang) ke Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara. Demikian dikatakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Wiwik Suhartono, Kamis (12/7/2018) kemarin.

Dalam pertimbangan hukum, Wiwik mendasarkan salah satu pendapatnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 6/PUU-XVI/2018 tanggal 31 Mei 2018, yang menegaskan kewajiban bagi setiap pengusaha untuk mencatatkan perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuatnya bersama pekerja ke instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan. Selain itu, MK juga menyatakan, dengan tidak dicatatkannya perjanjian kerja oleh pengusaha, berakibat pada berubahnya status hubungan kerja menjadi pekerja tetap.

Dengan demikian, Wiwik menganggap, tidak adanya bukti pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu yang diajukan oleh pengusaha ke Dinas Tenaga Kerja, telah cukup bagi Majelis Hakim Pengadilan untuk menyatakan status hubungan kerja Abdul Hakim dan kawan-kawan sebagai pekerja tetap PT. Internusa Food. Sehingga pemutusan hubungan kerja yang terjadi sejak tanggal 28 Juli 2017, haruslah disertai dengan pembayaran uang kompensasi pesangon.

Sedangkan terhadap masa kerja yang hanya diakui oleh perusahaan selama tiga bulan sesuai dengan perjanjian kontrak terakhir, Wiwik menilai dengan tidak adanya bantahan dan telah pula adanya keterangan para saksi yang dihadirkan oleh pengusaha, maka terbukti Abdul Hakim dan kawan-kawan telah bekerja selama lebih dari 5 tahun.

“Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada para Penggugat sebesar Rp.327,6 juta,” ujar Wiwik membacakan amar Putusan dalam Perkara Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst. Tak hanya uang kompensasi pesangon, PT. Internusa juga dihukum untuk membayar upah selama tidak dipekerjakan sejak bulan Juli 2017 sampai dengan putusan dibacakan. (Yul)

2
Leave a Reply

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
BarkahEdi Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Edi
Guest
Edi

Bagaimana cara mengetahui bahwa perjanjian kontrak telah dicatatkan di Disnaker ?

Barkah
Guest
Barkah

Mantab tuh Majelis Hakim PHI yg merujuk pertimbangan hukum MK No. 6/PUU-XVI/2018.

Salam,
Barkah