Type to search

Sekitar Kita

MK Kabulkan Uji UU MD3, Kritik Rakyat Cegah Terjadinya Pelanggaran Kode Etik

Share

Sebagian pasal dan ayat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Gedung Mahkamah Konstitusi. (foto: metrotvnews.com)

Jakarta | Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan oleh tujuh elemen masyarakat, yaitu diantaranya Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) dalam Perkara No. 16/PUU-XVI/2018, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Perkara No. 17/PUU-XVI/2018, Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dalam Perkara No. 18-21/PUU-XVI/2018, PT. Fidzkarana Cipta Media (buruhonline.com) dan Abda Khair Mufti dalam Perkara No. 25/PUU-XVI/2018, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dalam Perkara No. 26/PUU-XVI/2018, serta Presidium Rakyat Menggugat (PRM) dalam Perkara No. 28/PUU-XVI/2018.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gde Palguna, penambahan tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Pasal 122 huruf l UU MD3, yaitu dapat mengambil langkah hukum terhadap siapapun yang dinilai telah merendahkan martabat DPR, jelas tidak sesuai dengan fungsi pokok MKD sebagai penjaga dan penegak etik DPR dan anggota DPR. “Penambahan tugas MKD yang demikian, dapat menimbulkan rasa takut bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam turut serta mencegah terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR,” jelasnya, Kamis (28/6) kemarin.

Selain itu, Pasal 245 ayat (1) UU MD3, yang mempersyaratkan adanya persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari MKD, apabila ada anggota DPR hendak diperiksa oleh penegak hukum karena dugaan suatu tindak pidana, dinilai Hakim Konstitusi Saldi Isra, kontradiktif dengan filosofi dan hakikat pemberian hak imunitas anggota DPR. Pasal tersebut hanya dapat dinilai konstitusional, lanjut Saldi, jika ditafsirkan dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana.

Sedangkan terhadap frasa ‘setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan’ dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3, dapat menjadi penghambat bagi pemeriksaan anggota DPR atas dugaan tindak pidana yang dilakukannya.  Sehingga rumusan Pasal 245 ayat (1) UU MD3, diubah oleh MK yang secara lengkapnya berbunyi: “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden”. (Haf)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *