Type to search

Berita

Nota Pengawas Masih Diajukan Banding, Gugatan Dianggap Prematur

Share

Terhadap keberatan perhitungan upah lembur yang telah ditetapkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota, pengusaha berhak mengajukan banding pada tingkat provinsi.

Ilustrasi. (foto: www.mahkamahkonstitusi.go.id)

Jakarta | Masih dalam proses banding oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur, gugatan yang diajukan oleh Syarifudin harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung (MA) menggunakan Pasal 13 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004, yang mengatur upaya banding terhadap Nota Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada tingkat kabupaten/kota.

Syarifudin tak terima diputuskan hubungan kerjanya oleh PT. Multi Borneo Abadi pada Agustus 2015 lalu. Sehingga ia meminta Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, untuk menetapkan kekurangan pembayaran upah lembur selama dirinya bekerja pada 3 Agustus 2013. Melalui Nota Penetapan No. 560/622/105, perusahaan diwajibkan membayar kekurangan pembayaran upah lembur sebesar Rp142,5 juta.

Atas Nota tersebut, PT. Multi Borneo mengajukan keberatan dan peninjauan ulang (banding) ke Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Disnaker Provinsi Kalimantan Timur. Namun sebelum ada penetapan terhadap proses banding yang diajukan oleh Perusahaan, Syarifudin mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Samarinda, Agustus 2017 lalu.

Terhadap gugatan yang diregister dengan perkara Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smr, Majelis Hakim PHI yang diketuai oleh Hakim Achmad Rayid Purba, menilai gugatan yang diajukan Syarifudin masih belum layak diperiksa, karena masih menunggu proses banding atas permintaan ulang perhitungan kekurangan pembayaran upah lembur yang diajukan perusahaan di Disnaker Provinsi Kalimantan Timur.

Tak puas dengan putusan PHI Samarinda tanggal 10 Januri 2018 lalu yang menyatakan gugatannya tidak dapat diterima, akhirnya Syarifudin mengajukan kasasi ke MA. Ia meminta agar MA membatalkan Putusan PHI Samarinda, dan menghukum perusahaan untuk membayar uang kompensasi pesangon serta kekurangan upah lembur sebesar Rp180 juta.

Hakim Agung Maria Anna Samiyati menolak permohonan kasasi Syarifudin. Dirinya sependapat dengan pertimbangan hukum PHI Samarinda. “Bahwa terhadap tuntutan kekurangan upah lembur Syarifuddin tersebut, oleh PT. Multi Borneo Abadi masih dimintakan penghitungan ulang kepada Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur, oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai kekurangan Upah lembur tersebut adalah gugatan yang prematur,” ujar Maria, Kamis (28/6/2018). (Haf)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *