Rabu, 24 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.281

Palsukan Struk Pembelian Bensin, Gugatan PHK Tunggu Putusan Pidana

Karena telah ditetapkan sebagai tersangka, Pengadilan anggap gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja prematur dan harus menunggu putusan pengadilan pidana.

Ilustrasi.

Palembang | Disangka telah memalsukan struk pembelian bensin, PT. Multi Indocitra Tbk., memutuskan hubungan kerja secara sepihak Firmayani terhitung sejak tanggal 15 Maret 2017. Atas tindakan tersebut, ia menggugat perusahaan tempat ia bekerja selama hampir sebelas tahun itu ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palembang, pada 26 Maret lalu.

Menurutnya, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tanpa putusan dari pengadilan itu, haruslah dinyatakan batal demi hukum dan perusahaan wajib dihukum untuk memberikan upah terhitung sejak dirinya tidak dipekerjakan pada bulan Maret 2017 hingga gugatan diajukan. Selain itu, Firmayani juga menuntut diberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagai kompensasi pemutusan hubungan kerja yang seluruhnya berjumlah Rp.98 juta.

Terhadap gugatan yang diregisterasi dalam perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Plg itu, PT. Multi Indocitra Tbk. mendalilkan tindakan pengakhiran hubungan kerja dilakukan setelah perusahaan melaporkan Firmayani ke Ploresta Kota Palembang pada tanggal 7 Maret 2017, dengan sangkaan dugaan tindak pidana pemalsuan, telah benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sehingga perusahaan menganggap dirinya mempunyai cukup alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan mendesak, seperti yang tercantum dalam Pasal 1603 huruf o angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Zulkifli, menilai dalil perusahaan cukup beralasan. Seperti dikatakannya, bukti pelaporan adanya dugaan tindak pidana dengan sangkaan pelanggaran Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan penetapan tersangka Firmayani oleh Polresta Palembang, telah membuktikan bahwa perselisihan mengenai benar atau tidaknya tuduhan perusahaan terhadap Firmayani belum diputus oleh pengadilan pidana.

“Penggugat telah dinyatakan tersangka oleh Penyidik kepolisian Polresta Palembang, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan prematur karena pokok perselisihan yang menjadi obyek dalam perkara a quo masih dalam proses penyelesaian perkara pidana,” ujar Zulkifli, Selasa (3/7/2018).

Lebih lanjut dikatakan Zulkifli, dengan dinyatakannya gugatan Firmayani prematur karena harus menunggu proses penyelesaian perkara pidananya diputus oleh peradilan umum, maka tuntutan terhadap perusahaan yang berlokasi di Komplek Pergudangan Palembang Star tersebut, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. “Mengadili, menyatakan gugatan prematur, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima,” tegas Zulkifli membacakan amar putusan yang didampingi oleh Hakim Ad-Hoc Haryanto dan Tarsidi. (Haf)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
barkah Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
barkah
Guest
barkah

Baru kali ini ketemu perkara di PHI dgn putusan NO karena gugatan prematur akibat sudah ada LP ke polisi terkait dugaan adanya tindakan pidana oleh pekerja.

Sangat menarik karena perkara ini sudah sesuai amar putusan MK 012/PUU-I/2003 bhw pelanggaran berat harus diputuskan setelah ada putusan pengadilan pidana.

Salam,
Barkah