Type to search

Berita

Pengadilan Tolak Permintaan Sita Puluhan Ribu Meter Tanah dan Puluhan Mesin Pabrik Honda

Share

Anggap ada penyimpangan penerapan perjanjian kerja waktu tertentu, sebanyak enam belas pekerja kontrak mengajukan sita jaminan terhadap tanah, bangunan dan mesin PT. Honda Precision Parts Manufacturing.

Ilustrasi. (foto: merdeka.com)

Jakarta | Permohonan sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diajukan oleh Ahmad Maulana, dkk (16 orang) ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, ditolak. Dalam tuntutannya, Maulana meminta agar Pengadilan menyita tanah seluas 25.000 m3 milik pabrik sparepart kendaraan bermotor merk Honda itu.

Selain tanah, keenam belas pekerja yang telah diputuskan hubungan kerja kontraknya secara sepihak itu, meminta agar bangunan seluas 63.000 meter di atas tanah tersebut, juga ikut disita. Termasuk pula diantaranya 39 unit mesin dari berbagai jenis type untuk memproduksi sparepart, tertuang dalam gugatan yang diregister di PHI bandung Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg.

Maulana menganggap, PT. Honda Precision Parts Manufacturing harus mempekerjakannya kembali. Karena menurutnya, hubungan kerja antara dirinya dan kelima belas teman-temannya haruslah diangkat sebagai pekerja tetap, bukan sebagai pekerja kontrak. Hal tersebut, telah jelas-jelas dinyatakan dalam Nota Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang.

Dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan sependapat dengan adanya penyimpangan penerapan hubungan kerja kontrak yang dilakukan oleh perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri Indotaisei, Karawang itu. Sehingga, Maulana dkk harus diangkat sebagai pekerja tetap PT. Honda Precision Parts Manufacturing terhitung sejak Juni 2015. Akan tetapi mengenai kelanjutan hubungan kerja, Pengadilan menyatakan putus hubungan kerja keduanya terhitung sejak berakhirnya perjanjian kerja kontrak, dan hanya menetapkan uang kompensasi pesangon yang seluruhnya sebesar Rp.140,2 juta.

Terhadap putusan PHI Bandung yang dibacakan tanggal 5 Juli 2017, Perusahaan mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung (MA). Akan tetapi, menurut Ketua Majelis Hakim pada tingkat kasasi, Muhammad Yunus Wahab, PHI Bandung telah tepat dalam mengabulkan sebagian tuntutan Ahmad Maulana, dkk. Sebab, perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) yang telah diperjanjikan oleh keduanya, bertentangan dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

“Bahwa tepat pemutusan hubungan kerja dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu, karena sesuai Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, hubungan kerja tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” ujar Wahab, Senin (15/1/2018) membacakan Putusan Kasasi dalam Perkara Nomor 1503 K/Pdt.Sus-PHI/2017. (Hak)

Hits: 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *