Jumat, 15 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.227

Pertimbangkan Putusan MK, MA Kabulkan Gugatan Kekurangan Uang Pesangon

Meskipun telah menerima uang kompensasi pemutusan hubungan kerja, Mahkamah Agung kabulkan tuntutan kekurangan uang pesangon.

Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. (foto: liputan6.com)

Jakarta | Mahkamah Agung (MA) menghukum Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan untuk membayar kekurangan uang pesangon secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.70,5 juta kepada Subadi, Rabu (24/1/2018). Dalam amar putusannya, MA menyatakan hubungan kerja antara Rumah Potong Hewan dengan Subadi warga Tambak Wedi, Surabaya, putus karena memasuki usia pensiun.

Ketua Majelis Hakim Kasasi Sudrajad Dimyati, menilai pengaturan perhitungan uang pesangon yang diatur secara tersendiri oleh perusahaan yang berlokasi di Pegirian, Surabaya itu, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Subadi, kala itu, hanya diberikan uang pesangon pensiun sebesar Rp.21,1 juta atau setara hanya 7,5 bulan upah setelah bekerja selama 32 tahun 7 bulan.

Padahal, apabila dihitung berdasarkan Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang Ketenagakerjaan, uang kompensasi pemutusan hubungan kerja pensiun dengan masa kerja 32 tahun berhak mendapatkan uang pesangon sebesar 18 bulan upah, uang penghargaan masa kerja10 bulan upah dan uang penggantian hak sebesar 4,2 bulan upah.

Subadi tak terima dengan besaran uang kompensasi yang diberikan perusahaan. Meskipun Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya menolak gugatan Subadi, namun ia mengajukan kasasi ke MA yang diregister dengan Perkara Nomor 29 K/Pdt.Sus-PHI/2018.

Dalam pertimbangan hukumnya, Dimyati mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013, yang menyatakan Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasal tersebut, memberikan batasan bagi Pekerja untuk mengajukan tuntutan segala pembayaran yang timbul dari adanya hubungan kerja setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun.

“Bahwa PHK terhadap Penggugat yang memasuki usia pensiun terjadi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/2012 tanggal 19 September 2013, maka meskipun telah menerima Uang Pesangon, patut dan adil untuk menuntut kekurangan kompensasi sebagaimana ketentuan Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena belum daluwarsa,” ujar Dimyati. (Haf)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
rikki Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
rikki
Guest
rikki

bukankah kompensasi atas PHK karena pensiun sebagaimana yang dimaksud pasal 167 ayat (5) UUK merupakan ranah hukum pidana??