Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.055

PHI: Pengusaha Ada Niat PHK, Karena Tak Lagi Tulis Nama Pekerjanya di Struktur

Tak harus dalam bentuk surat, pengusaha juga dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan cara melarang pekerja masuk bekerja, atau tidak lagi menyebut nama pekerjanya dalam struktur organisasi.

Ilustrasi.

Pekanbaru | Sebagai salah satu redaktur di PT. Media Haluan Riau yang bergerak di bidang jasa penerbitan surat kabar, Erina Djohar tidak dapat menerima tindakan pengusahanya yang terus melakukan penundaan pembayaran upahnya sebesar Rp.2,4 juta perbulan. Kondisi tersebut, menurut perusahaan, terjadi karena pemasukan keuangan terus terjadi penurunan, sehingga upah pekerja selalu tertunda pembayarannya selama 7 bulan terakhir.

Terhadap keadaan demikian, Erina yang merasa telah bekerja selama kurun waktu 15 tahun, meminta kepastian upahnya yang secara terus menerus dilakukan penundaan sejak bulan Desember 2015. Selain itu, ia juga menilai perusahaan sudah tidak lagi mempunyai keinginan untuk tetap mempekerjakannya, dengan cara tidak lagi mencantumkan namanya sebagai redaktur.

Atas dua alasan tersebut, Erina melalui gugatan yang diregister dengan perkara Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr, meminta Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, untuk menyatakan putus hubungan kerja keduanya dengan disertai pembayaran uang pesangon dan upahnya sebesar Rp.122,7 juta.

Menanggapi alasan-alasan gugatan yang diajukan Erina, Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Astriwati dapat membenarkan penilaian adanya tindakan perusahaan yang sudah tidak lagi mempunyai kehendak mempekerjakan dirinya. Hal tersebut menurut Astriwati, dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan bertanggal 19 September 2016, yang isinya adalah struktur redaktur Harian Haluan Riau.

“Setelah diperhatikan secara cermat tidak ada ditemukan nama Penggugat sebagai redaktur, bahkan Majelis juga tidak ada melihat nama Penggugat, sehingga Majelis berpendapat Tergugat sudah tidak berkeinginan lagi menggunakan tenaga Penggugat sebagai redaktur ataupun sebagai karyawan lainnya,” ujar Astri, Rabu (4/4/2018) lalu.

Tak hanya itu, Astri juga berpendapat, upah Erina yang secara terus menerus sejak Desember 2015 selalu mengalami keterlambatan, dapat menjadi alasan baginya untuk mengajukan permohonan pengakhiran hubungan kerja melalui pengadilan. “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas gaji Penggugat sudah tidak dibayarkan oleh Tergugat dengan tidak tepat waktu selama tiga bulan berturut-turut atau lebih, maka Penggugat dapat mengajukan untuk di putus hubungan kerjanya atas dasar ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf (c) UU No.13 Tahun 2003,” tegasnya.

Atas pertimbangan hukum tersebut, PHI Pekanbaru menyatakan beralasan menurut hukum untuk mengabulkan sebagian gugatan Erina. Dan menghukum perusahaan untuk membayar uang pesangon, uang tunjangan hari raya tahun 2017, dan upah selama proses pemutusan hubungan kerja yang seluruhnya sebesar Rp.123 juta lebih. (Haf)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Faqir Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Faqir
Guest
Faqir

Bravo erina!!!