Senin, 16 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
3.891

Simpang Siur Batas Usia Pensiun, UU Jaminan Sosial Bakal Direvisi

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Ahmad Ansyori. (foto: djsn.go.id)

Batas usia pensiun, dinilai tidak sinkron dengan sejumlah ketentuan lainnya termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Ahmad Ansyori. (foto: djsn.go.id)

Jakarta | Dorongan revisi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) Nomor 40 Tahun 2004, datang dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Anggota DJSN Ahmad Ansyori menjelaskan usulan perubahan pada UU SJSN yang tengah berjalan, secara umum adalah untuk mengevaluasi program jaminan sosial yang sudah berjalan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, salah satu poin penting dalam revisi tersebut, lanjut Ansyori, ditujukan untuk memberi jalan keluar atas kendala batas usia pensiun yang tidak sinkron dengan sejumlah ketentuan lain. “Sedang berproses RUU perubahan UU SJSN. Dalam draft tersebut ditetapkan pengertian batasan usia pensiun dan perolehan manfaat pensiun,” ungkapnya, Senin (25/6/2018) lalu.

Pembahasan lanjutan draft RUU SJSN itu, akan dilanjutkan pada 7 Juli mendatang. Upaya perubahan tersebut dilakukan, lantaran adanya perbedaan batas usia pensiun. UU Ketenagakerjaan menentukan bahwa batasan usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan, yang pada umumnya menetapkan batas usia pensiun adalah 55 tahun.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Jaminan Pensiun, yang merupakan turunan dari UU SJSN, menetapkan usia pensiun merupakan usia saat peserta dapat mulai menerima manfaat pensiun. Usia pensiun untuk pertama kali, tulis ketentuan tersebut, adalah 56 tahun. Batasan itu akan menjadi 57 tahun pada 1 Januari 2019 dan terus bertambah satu tahun setiap rentang tiga tahun hingga mencapai batas 65 tahun.

Batasan usia pensiun yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan, berakibat pada pemberian manfaat jaminan pensiun yang merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, yang dapat merugikan tenaga kerja. Pasalnya, pekerja yang berhenti bekerja lantaran memasuki usia 55 tahun sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, belum bisa mendapatkan manfaat pensiun dari BPJS Ketenagakerjan. (Hak)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of