Minggu, 22 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.114

Upah Skorsing Dibayar 75%, Hakim Anggap Relevan

Diduga sebagai pelanggaran ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan, kekurangan upah skorsing digugat.

Ilustrasi.

Makassar | Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Makassar Cening Budiana menolak tuntutan kekurangan upah skorsing yang diajukan oleh Ahmad Erry Yulianto, pekerja PT. Eastern Pearl Flour Mills, Selasa (3/7) pekan lalu. Pasalnya, pengaturan besaran upah skorsing yang dibayar hanya sebesar 75% dari upah sebulan, telah sesuai dengan Pasal 63 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat antara perusahaan dengan serikat pekerja.

Dengan adanya pengaturan ketentuan dalam PKB tersebut, menurutnya, pasal pengaturan besaran upah skorsing juga berlaku dan mengikat seluruh pekerja PT. Eastern, termasuk Erry selaku Penggugat. “Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mewajibkan pengusaha, serikat pekerja/seikat buruh dan pekerja/buruh untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama,” ujar Cening.

Sehingga, lanjut Cening, pembayaran upah skorsing yang hanya sebesar 75% dari upah setiap bulannya sebesar Rp11.3 juta sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menolak petitum Penggugat,” tegasnya membacakan pertimbangan hukum dalam perkara bernomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mks.

Meskipun PHI Makassar menolak tuntutan pembayaran kekurangan upah skorsing, namun gugatan terhadap tindakan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh PT. Eastern, dikabulkan. Cening menilai, terdapat cukup bukti untuk menyatakan hubungan kerja antara keduanya berakhir. Sebab, walau Erry merasa telah diberikan target yang berlebihan, dianggap perusahaan wajar diberikan Surat Peringatan III.

Selain menetapkan besaran uang kompensasi pesangon yang seluruhnya berjumlah Rp.202,9 juta, Erry yang telah bekerja selama 14 tahun juga dinilai berhak mendapatkan upah selama tidak dipekerjakan sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp110,3 juta. Akan tetapi, Erry dianggap tidak berhak meminta dijatuhkan hukuman uang paksa (dwangsom). “Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606a Rv, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa hukuman uang paksa hanya dapat dijatuhkan apabila putusan Hakim bukan berupa membayar sejumlah uang,” terang Cening. (Hak)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of