Selasa, 19 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
2.931

Baru Sebulan di PHK Sepihak, BPJS Kesehatan Hentikan Pemberian Jaminan

Seratusan Pekerja PT. Freeport Indonesia yang tidak lagi menerima jaminan pelayanan kesehatan, akibat diputuskan hubungan kerjanya secara sepihak, datangi Kantor BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat.

Massa aksi PT. Freeport. (foto: ksn.or.id)

Jakarta | Tri Puspita mengaku kecewa dengan tindakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang langsung menghentikan pelayanan pemberian kesehatan kepada 8.300 orang Pekerja PT. Freeport Indonesia yang diputuskan hubungan kerja secara sepihak. Menurut Tri, seharusnya, ia dan ribuan kawan-kawannya masih mendapatkan pelayanan kesehatan dari BPJS sampai 6 bulan kedepan.

Kewajiban pemberian jaminan kesehatan yang dimaksud Tri, tertuang dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam ketentuan tersebut, kepeserta BPJS Kesehatan tetap berlaku paling lama enam bulan sejak mengalami pemutusan hubungan kerja. Bahkan dalam ayat (2), apabila Pekerja yang mengalami PHK belum mendapatkan pekerjaan, maka iurannya dibayar oleh Pemerintah.

Senin, (13/8) siang tadi, 100-an Pekerja PT. Freeport mendatangi Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Mereka mempertanyakan alasan BPJS menon-aktifkan kepesertaan layanan jaminan kesehatan. “Pihak BPJS Kesehatan seharusnya mengklarifikasi kepada Freeport penyebab BPJS kami dinonaktifkan,” ujar Tri. Menurutnya, pihak BPJS seharusnya tidak menerima begitu saja alasan pemblokiran dari perusahaan. Tri menyatakan keputusan Freeport memberhentikan BPJS Kesehatan para karyawan tidak didasarkan alasan yang tepat.

Sejak 15 bulan yang lalu, sebanyak 8.300 pekerja dari kontraktor, subkontraktor, dan pegawai langsung Freeport dipecat secara sepihak oleh perusahaan. Mereka terus melakukan aksi mogok kerja hingga semua haknya dipenuhi. Namun PT. Freeport Indonesia berdalih, kebijakan strategis berupa program efisiensi ‘Furlough’ karena perusahaan merugi akibat tidak dapat menjual hasil konsentrat, memaksa perusahaan tambang itu harus melakukan pengurangan tenaga kerja.

Secara terpisah, Peneliti Hukum Ketenagakerjaan dan Konstitusi Muhammad Hafidz mengatakan, pekerja PT. Freeport Indonesia yang merasa dirugikan dengan pelayanan BPJS Kesehatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri di tempat tinggal mereka. Dikatakan Hafidz, sebelum mengajukan gugatan, mereka diwajibkan untuk mengadukan masalahnya ke Unit Layanan Pengaduan BPJS. Lamanya proses di unit tersebut, tidak boleh lebih dari lima hari kerja sejak diterimanya pengaduan. Lalu apabila hasilnya tidak memuaskan, bisa diajukan melalui proses mediasi yang penyelesaiannya harus dilakukan tiga puluh hari kerja, dan baru dilanjutkan ke pengadilan. (Hak)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of