Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.513

Beleid Besaran Uang Pensiun Kembali di Uji ke Mahkamah Konstitusi

Beleid besaran uang kompensasi pesangon karena Pekerja memasuki usia pensiun yang diikutsertakan dalam program dana pensiun, kembali dimintakan pengujiannya.

Ilustrasi.

Jakarta | Pernah ditolak Mahkamah Konstitusi, pensiunan Pekerja PT. Bank Negara Indonesia (BNI) kembali mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam permohonan yang didaftarkan Selasa (7/8/2018) pekan lalu, Pemohon yang mengatasnamakan Forum Perjuangan Pensiunan BNI, meminta seluruh Pasal 167 ayat (3) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berbeda dengan permohonan sebelumnya, kala itu, Idryana, dkk (5 orang) hanya mengajukan pengujian kata “diperhitungkan” dalam Pasal 167 ayat (3) UU 13/2003. Menurut Indryana, kata tersebut diartikan “dikalkulasikan secara keseluruhan dan proporsional dengan iuran program pensiun dari pekerja”. Karena selama ini, kelima mantan pekerja bank BNI dan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) itu, hanya memperoleh manfaat pensiun sesudah dikurangi uang pesangon.

Namun menurut Mahkamah, kata “diperhitungkan” yang dipersoalkan sesungguhnya telas jelas. Dalam Putusannya Nomor 46/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 lalu, Mahkamah merujuk pada penjelasan Pasal 167 ayat (3) tersebut, yang telah memberikan teknis perhitungan uang pesangon yang iurannya dibayar oleh pengusaha. Mahkamah juga berpendapat, yang terjadi sesungguhnya adalah persoalan implementasi norma Pasal 167 ayat (3) UU 13/2003 yang tidak dilaksanakan sesuai dengan penjelasan pasal tersebut.

Martinus Nuroso selaku Ketua Forum Perjuangan Pensiunan BNI, menegaskan keseluruhan Pasal 167 ayat (3) haruslah dibatalkan. Sebab, keberadaan keseluruhan batang tubuh pasal tersebut, bertentangan dengan penjelasannya, yang pada gilirannya justru menimbulkan ketidakjelasan, dan dimanfaatkan pengusaha untuk melakukan pelanggaran hukum yang berakibat pada kerugian konstitusional yang dialami Pekerja BNI.

Menurutnya, pensiunan Pekerja BNI sudah tidak mempunyai upaya hukum lain selain berharap pada Mahkamah Konstitusi. Karena, mantan Pekerja BNI pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada 2014 lalu, dan ditolak. Atas putusan tersebut, belum ada lagi Pekerja yang mengajukan gugatan terkait besaran uang pensiun ke Pengadilan, karena khawatir kembali ditolak, urai Martinus dalam permohonannya. (Hak)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Didin Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Didin
Guest
Didin

Pensiun identik dengan pesangon besar, di ….. Jawa Timur ada perusahaan besar. Dalam Perjanjian Kerja Bersamanya (PKB) mengatur uang pesangon pensiun lebih besar dari ketentuan UU, tetapi pada kenyataannya : karyawannya, banyak yang di PHK dengan pesangon dihitung sesuai UU. Setelah ribuan karyawannya di PHK dihitung sesuai UU, baru sekarang ada ketentuan PHK dihitung secara proposional diatas ketentuan UU dengan syarat masa kerja mencapai 20 tahun lebih ….. HEBAATTT.