Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
2.826

Berita Sepekan: Dari Outsourcing Hingga Mogok

Tujuh Pekerja PT. Asalta Surya Mandiri, meminta Pengadilan Hubungan Industrial Bandung untuk menyita tanah dan bangunan Perusahaan spare part otomotif tersebut. Ahmad Fauzi dan kawan-kawan tidak terima diputuskan hubungan kerja yang dilakukan Perusahaan sejak 31 Desember 2015 lalu itu. Namun, Pengadilan menyatakan tidak dapat menerima tuntutan Fauzi. Alasannya, Fauzi hanya menggugat PT. Asalta. Sedangkan saat bekerja, status hubungan kerja Fauzi adalah dengan Perusahaan outsourcing yaitu PT. Artha Senuka Perkasa. Sependapat dengan Putusan Pengadilan, Mahkamah Agung-pun, pada Rabu (19/10/2017) lalu, menyatakan gugatan Fauzi yang tidak menarik PT. Artha sebagai Tergugat, dianggap error in persona.

Di Samarinda, Pengadilan Hubungan Industrial menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh 54 orang Pekerjanya sejak 14 April hingga 10 Juli 2015, sebagai mogok kerja tidak sah. Atas pemogokan tersebut, PT. Arkha Jayanti mengaku menderita kerugian hingga Rp5 miliar. Padahal, mogok yang dilakukan Abdul Hanan dan kawan-kawan, disebabkan Perusahaan mengingkari Perjanjian Bersama yang telah menyepakati adanya pembayaran gaji yang tertunggak sejak Maret 2015. Akan tetapi, Mahkamah Agung, pada Rabu, (04/10/2017) lalu, menilai tindakan mogok kerja tidak sesuai dengan undang-undang, dan Perusahaan dibebaskan dari kewajiban pembayaran uang pesangon.

Berbeda dengan kasus pemutusan hubungan kerja yang dialami Cokro Yopianto dan Zainal Tahmid. Kedua mantan operator crane, yang pernah membuat perjanjian kerja kontrak dengan lima perusahaan outsourcing secara berkelanjutan, yaitu PT. Maha Anugerah, PT. Tumbuh Selaras Berkesinambungan, PT. Mustika Prabu Raya, PT. Dinamic Teknindo Sukses, dan PT. Hanindo Inti Trada, dianggap oleh Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung Pinang sebagai Pekerja PT. Surya Prima Bahtera selaku Perusahaan pemberi kerja. Pengadilan beralasan, bekerja sebagai operator crane tidak dapat di-outsourcing. Sehingga, Mahkamah Agung-pun dalam Putusannya tanggal 7 Februari 2018 lalu, menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan, dan akibat dari PHK yang dialami keduanya, haruslah disertai dengan pembayaran uang pesangon yang dibebankan kepada PT. Bahtera.

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Edi Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Edi
Guest
Edi

Bagaimanapun …. namanya pekerja dengan status outsourcing, selalu merugikan pekerja/ buruh.