Jumat, 20 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.016

Mogok Akibat Upah Terlambat Dibayar, Hakim Putus Tanpa Pesangon

Sebagai hak yang paling utama dalam hubungan kerja, upah saat Pekerja telah melaksanakan kewajibannya, maka tidak ada alasan hukum apapun yang dapat dijadikan dasar untuk menunda pembayarannya.

Ilustrasi. (foto: nasional.tempo.co)

Jakarta | Meskipun hanya diwajibkan membayar uang penggantian hak dan upah selama 10 bulan, tanpa uang pesangon oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Samarinda. Namun PT. Arkha Jayanti Persada mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA), dengan permintaan agar Abdul Hanan, dkk (54 orang) yang merupakan mantan Pekerjanya itu, dihukum membayar uang ganti rugi sebesar Rp5 miliar.

PT. Arkha Jayanti merasa dirugikan atas mogok kerja tidak sah yang dilakukan Hanan dan kawan-kawannya sejak 14 April hingga 10 Juli 2015, terlebih mereka diduga telah menahan beroperasinya excavator di area tambang. Padahal, mogok yang terjadi dikarenakan Perusahaan mengingkari Perjanjian Bersama yang telah menyepakati adanya pembayaran gaji yang tertunggak sejak Maret 2015.

Hanan, dkk yang baru bekerja setengah tahun itu, menolak bekerja sebelum upahnya dibayarkan oleh Perusahaan, apalagi (kala itu) menjelang hari raya lebaran. Akan tetapi, alasan mereka mogok karena adanya pembayaran upah yang terlambat, tidak menjadi dasar yang cukup bagi Majelis Hakim PHI Samarinda, untuk memakluminya. Pengadilan menyatakan mogok kerja Hanan tidak sah, dan hubungan kerja dinyatakan putus tanpa pemberian uang pesangon.

Sependapat dengan Putusan PHI Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Smr tanggal 13 Desember 2016, Hakim Agung Maria Anna Samiyati juga menilai tindakan mogok kerja yang dilakukan Abdul Hanan, dkk tidak sah, karena dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Perusahaan dan Dinas Tenaga Kerja, sesuai syarat yang ditentukan dalam Pasal 140 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Maria dalam Putusan Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2017 juga berpendapat, tindakan Pengusaha yang memanggil Hanan dan kawan-kawannya secara tertulis untuk bekerja sebanyak 2 kali dalam tenggang waktu 7 hari sesuai Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 232 Tahun 2004, telah cukup menjadi alasan untuk menyatakan ketidak hadiran Hanan dkk sebagai pemutusan hubungan kerja karena kualifikasi mengundurkan diri, tanpa pemberian uang pesangon. (Hak)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of