Rabu, 14 November 2018

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Barkah

    Mantab….pertimbangan hukum Majelis Hakim di MA sudah sesuai dengan ketentuan dalam PENJELASAN pasal 168 UU 13/2003.

    Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa ‘nampaknya’ Majelis Hakim PHI tidak mempertimbangkan ketentuan dalam PENJELASAN pasal 168 tekait panggilan secara patut ya?

    Andai Majelis Hakim PHI merujuk isi PENJELASAN pasal 168 UU 13/2003, sehingga panggilan masuk kerja oleh perusahaan tidak memenuhi ketentuan dalam PENJELASAN pasal 168, saya kira masih ada potensi pekerja (Penggugat) tidak harus melakukan upaya kasasi dan selesai sampai di tingkat PHI saja tanpa membuang waktu para pihak untuk berselisih sampai MA.

    Begitu pula patut kita diskusikan bersama dalam pertimbangan hukum MA bahwa PHK oleh perusahaan dinyatakan tidak sah, namun pasal 62 UU 13/2003 dikenakan kepada perusahaan untuk membayar sisa bulan upah kepada pekerja. Akhirnya pekerja tidak bekerja dengan upah tetap dibayarkan ke pekerja. Andai putusannya DIPEKERJAKAN KEMBALI sampai jangka waktu PKWT berakhir akan lebih adil bagi para pihak. Ada pihak yang melakukan pekerjaan. Dan sebaliknya ada pihak yang wajib membayar upah kepada pihak yg melakukan pekerjaan.
    Adakah rekan-rekan yang berkenan memberikan opininya?

    Terima kasih.

    Salam,
    Barkah

    Reply

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright 2014-2017 PT. Fidzkarana Cipta Media All Rights Reserved buruh-online.com