Type to search

Berita

Panggilan Kerja Hanya Berselang Satu Hari, MA Anulir Putusan Pengadilan

Share

Pekerja yang tidak bekerja (mangkir) lima hari kerja atau lebih secara berturut-turut, hanya dapat dikualifikasi mengundurkan diri, setelah Pengusaha memberikan panggilan bekerja sebanyak dua kali dengan selang waktu tiga hari.

Ilustrasi. (foto: merdeka.com)

Jakarta | Mahkamah Agung (MA) menilai panggilan bekerja yang dilayangkan oleh PT. Agro Rubberindo Industry kepada Ade Setiawan, tidak memenuhi syarat untuk diputuskan hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri. Sehingga putusan pengadilan sebelumnya, haruslah dibatalkan, ujar Ketua Majelis Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Rabu (11/4/2018) lalu.

Pasalnya, panggilan pertama dengan panggilan kedua yang diberikan kepada Ade sebagai pekerja yang berstatus kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu), hanya berselang satu hari. Padahal, dalam Penjelasan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, panggilan pertama dengan kedua yang diberikan untuk Pekerja yang tidak masuk bekerja (mangkir), haruslah berselang sekurang-kurangnya tiga hari.

Atas pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 362 K/Pdt.Sus-PHI/2018 tersebut, Dimyati berpendapat, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan PT. Agro menjadi tidak sah. Namun karena hubungan kerja yang berlangsung antara Ade dengan PT. Agro, berdasarkan perjanjian kerja kontrak, maka Perusahaan diwajibkan untuk membayar ganti rugi berupa upah Ade Setiawan hingga tanggal perjanjian berakhir.

Sebelumnya, pada 21 Agustus 2017 lalu, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan telah mengeluarkan Putusan Nomor 111/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn, yang menyatakan hubungan kerja berakhir dengan alasan mengundurkan diri, dan hanya menghukum PT. Agro membayar uang penggantian hak kepada Ade sebesar 15% dari upah sebulan. (Hak)

Hits: 1

1 Comment

  1. Barkah 15 Agustus 2018

    Mantab….pertimbangan hukum Majelis Hakim di MA sudah sesuai dengan ketentuan dalam PENJELASAN pasal 168 UU 13/2003.

    Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa ‘nampaknya’ Majelis Hakim PHI tidak mempertimbangkan ketentuan dalam PENJELASAN pasal 168 tekait panggilan secara patut ya?

    Andai Majelis Hakim PHI merujuk isi PENJELASAN pasal 168 UU 13/2003, sehingga panggilan masuk kerja oleh perusahaan tidak memenuhi ketentuan dalam PENJELASAN pasal 168, saya kira masih ada potensi pekerja (Penggugat) tidak harus melakukan upaya kasasi dan selesai sampai di tingkat PHI saja tanpa membuang waktu para pihak untuk berselisih sampai MA.

    Begitu pula patut kita diskusikan bersama dalam pertimbangan hukum MA bahwa PHK oleh perusahaan dinyatakan tidak sah, namun pasal 62 UU 13/2003 dikenakan kepada perusahaan untuk membayar sisa bulan upah kepada pekerja. Akhirnya pekerja tidak bekerja dengan upah tetap dibayarkan ke pekerja. Andai putusannya DIPEKERJAKAN KEMBALI sampai jangka waktu PKWT berakhir akan lebih adil bagi para pihak. Ada pihak yang melakukan pekerjaan. Dan sebaliknya ada pihak yang wajib membayar upah kepada pihak yg melakukan pekerjaan.
    Adakah rekan-rekan yang berkenan memberikan opininya?

    Terima kasih.

    Salam,
    Barkah

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Up