Rabu, 20 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.234

Perpanjangan Kontrak Tanpa Pemberitahuan, Hakim Hukum Bayar Pesangon

Tidak adanya pemberitahuan secara tertulis mengenai perpanjangan perjanjian kontrak, dapat digolongkan sebagai penyimpangan yang berakibat pada batalnya perjanjian.

Ilustrasi. (gambar: careernews.com)

Jakarta | “Mengadili, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Surya Nusa Silampari tersebut,” ujar Hakim Agung Muhammad Yunus Wahab, Senin (15/1/2018) lalu. Pasalnya, perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) yang ditanda-tangani oleh Joni Situmorang tersebut, diperoleh fakta adanya pelanggaran dalam memperpanjang dan memperbaharui kontrak.

Pasal 59 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, pengusaha diwajibkan untuk memberitahu secara tertulis kepada pekerja yang perjanjian kontraknya akan diperpanjang. Selain itu, apabila pengusaha ingin memperbaharui perjanjian kontrak dengan pekerjanya, maka keduanya tidak boleh ada hubungan kerja selama 30 (tiga puluh) hari sebelum menanda-tangani perjanjian kontrak baru.

“Bahwa terhadap fakta hukum demikian (tidak adanya pemberitahuan perpanjangan dan tenggang waktu jeda atau pembaharuan sampai dengan perjanjian kerja waktu tertentu berakhir-red) sesuai maksud Pasal 15 ayat (3), (4) Kepmenakertrans Nomor 100/Men/VI/2004 PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya penyimpangan yaitu sejak tanggal 3 Oktober 2015 sampai dengan 3 September 2016,” jelas Yunus membacakan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1516 K/Pdt.Sus-PHI/2017 itu.

Dalam pertimbangannya yang lain, Yunus juga menegaskan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Plg tanggal 20 Juni 2017, tidak salah dalam menerapkan hukum. Namun menurutnya, amar putusan tersebut haruslah diperbaiki sepanjang uang kompensasi pesangon, karena masa kerja yang dihitung adalah sejak dari terjadinya penyimpangan pembaharuan perjanjian kontrak, yaitu kurang dari satu tahun bukan dua tahun seperti yang telah diputuskan PHI Palembang.

“Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan uang penggantian hak kepada Penggugat sebagai hak yang timbul akibat pemutusan hubungan kerja, sebesar Rp7.058.700,00,” ucap Yunus. (Hak)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of