Senin, 22 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.261

Tak Lagi Berhak Gunakan Nama & Lambang, Legal Standing Serikat Pekerja Dipersoalkan

Sebagai syarat formal yang wajib dipenuhi, setiap serikat pekerja yang mewakili anggotanya di pengadilan, diharuskan untuk membuktikan adanya hubungan hukum antar keduanya.

Ilustrasi. (foto: poskotanews.com)

Jakarta | Upaya Peninjauan Kembali (PK) yang dimohonkan oleh PT. Pola Kahuripan Inti Sawit, dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA). Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit tersebut, mengajukan bukti baru (novum) berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pola Kahuripan berusaha membuktikan kedudukan hukum (legal standing) serikat pekerja yang mewakili Haris, Hariyanto, Hendro dan Yani di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, tidak sah karena telah dinyatakan tidak berhak lagi menggunakan nama dan lambang serikat pekerja tersebut sejak tanggal 9 Desember 2013.

Sebelumnya, PHI Banjarmasin telah memvonis PT. Pola Kahuripan untuk membayar kekurangan upah kerja lembur sebesar Rp.26,6 juta perorang. Dalam Putusan Nomor 22/PHI.G/2015/PN.Bjm yang diucapkan tanggal 14 Maret 2016 lalu itu, PHI mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah Laut, yang menetapkan besaran kekurangan upah kerja lembur yang harus dibayarkan Pola Kahuripan.

Putusan PHI tersebut, akhirnya dikuatkan oleh MA. Dalam amar Putusan Kasasi Nomor 727 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 23 September 2016, MA menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Pola Kahuripan Inti Sawit. Sehingga perusahaan tetap dihukum untuk membayar kepada Haris, dkk (4 orang) yang masing-masing sebesar Rp.26,6 juta.

Atas bukti baru yang diajukan, Ketua Majelis Hakim PK Sudrajad Dimyati, menyatakan kuasa hukum Haris, dkk tidak memiliki kedudukan hukum, karena menggunakan nama dan lambang serikat pekerja yang telah dinyatakan sebagai milik pihak lain. “Bahwa oleh karenanya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima,” ujar Dimyati, Rabu (11/10/2017) lalu membacakan Putusan Nomor 116 PK/Pdt.Sus-PHI/2017. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of