Rabu, 20 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
2.008

Dianggap Kasus Konkret, Mantan Pekerja Kontrak Pertajam Pengujian UU Ketenagakerjaan

Sebagai lembaga peradilan yang diberikan wewenang menguji undang-undang oleh UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berhak mengadili kasus konkret.

Gedung Mahkamah Konstitusi di Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, saat disambangi anggota dari Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa. (foto: Yuli)

Jakarta | Sidang lanjutan pengujian Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (26/9) kemarin. Dalam persidangan yang beragendakan perbaikan permohonan tersebut, Abdul Hakim selaku Pemohon menguraikan pokok-pokok perbaikan dihadapan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams selaku Ketua Majelis Hakim Panel.

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Kamis (13/9) lalu, menilai permohonan uji materi UU Ketenagakerjaan yang diajukan oleh Permohon, berawal dari kasus konkret yakni keberatan atas kemungkinan tidak dibayarnya upah proses selama pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara sepihak oleh PT. Internusa Food. Menurut Wahiduddin, MK tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili kasus konkret.

Senada dengan Wahiduddin, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyarankan kepada Pemohon, untuk lebih mengedepankan persoalan konstitusionalitas norma yang diajukan pengujian, bukan akibat dari implementasi norma.

Hakim menjelaskan, bahwa MK telah pernah berkali-kali memutuskan pengujian yang berawal dari kasus konkret dan dikabulkan. “Mahkamah Konstitusi telah pernah mengadili dan memutus dengan amar dikabulkan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang pintu masuknya dari kasus konkret, yaitu di antaranya, Perkara Nomor 13 Tahun 2011, Nomor 37 Tahun 2011, Nomor 58 Tahun 2011, dan Nomor 100 Tahun 2012,” ujarnya.

Selain itu, ia juga yakin jika MK mampu menjadikan UUD 1945 sejalan dengan perkembangan yang timbul di masyarakat, dan sebagai konstitusi yang hidup. Sehingga menurutnya, apabila MK mengabulkan permohonan yang ia ajukan, maka tidak akan ada pertentangan dengan Putusan MK Nomor 7 Tahun 2014 yang telah mengabulkan permohonan yang diajukan oleh beberapa gabungan serikat pekerja sebelumnya.

“Dalam Putusan MK terdahulu, perlindungan dan kepastian hukum peralihan status PKWT menjadi PKWTT untuk pekerja yang masih bekerja dengan Perusahaan. Sedangkan permohonan saya adalah meminta kepastian hukum bagi Pekerja PKWT menjadi PKWTT yang diputuskan hubungan kerjanya,” ujar Hakim.

Selanjutnya, menurut Wahiduddin, dirinya akan menyampaikan perbaikan permohonan Pemohon ke Rapat Permusyawaratan Hakim, untuk ditentukan persidangan lanjutan, tuturnya sambil menutup persidangan yang didaftar dengan perkara Nomor 72/PUU-XVI/2018 itu. (Haf)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Didin Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Didin
Guest
Didin

Seakarang jamannya PKWTT berubah menjadi PKWT, pengusaha/ makelar ketenagakerjaan lebih diuntungkan …..