Type to search

Berita

Dipecat? Jangan Tuntut Kerugian Materil dan Immateril, Begini Akhirnya

Share

Pengadilan Hubungan Industrial hanya berwenang mengadili tuntutan akibat adanya perselisihan hak, perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan.

Ilustrasi. (Gambar: haluannews.com)

Jakarta | Tak terima diputuskan hubungan kerjanya sejak awal September 2016, Rizal Efendi, dkk (14 orang) menggugat PT. Ulima Nitra. Dalam surat gugatannya, Rizal meminta Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palembang, menyatakan pemecatan yang dilakukan Perusahaan tidak sah, karena tidak ada putusan pengadilan yang membuktikan dirinya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas mogok kerja pada 4 Agustus 2016.

Atas pemecatan tersebut, Rizal meminta PHI memerintahkan Perusahaan untuk mempekerjakannya kembali, dan menghukum pembayaran ganti kerugian materil atas upah selama proses yang belum dibayarkan sebesar Rp238,1 juta, serta kerugian immateril sebesar Rp700 juta. Terhadap tuntutan materil dan immateril yang diregister dengan nomor perkara 5/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Plg tersebut, PT. Ulima mengajukan keberatan ke PHI Palembang.

Menurut Perusahaan, PHI tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan Rizal dan kawan-kawannya. Lantaran kewenangan yang dimiliki oleh PHI, hanyalah mengadili perselisihan hak, perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan.

Menanggapi eksepsi PT. Ulima, PHI membenarkan alasan keberatan yang diajukan oleh Perusahaan. Sebab, gugatan Rizal yang menuntut kerugian materil dan immateril sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, bukanlah kewenangan PHI. Sehingga dalam putusan sela yang dibacakan 9 Maret 2017, PHI Palembang menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan yang dimohonkan Rizal.

Meskipun keberatannya dikabulkan, namun PT. Ulima Nitra mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Upaya kasasi tersebut, seolah-olah tidak bersunguh-sungguh mencari keadilan, melainkan hanya sekedar ingin mengulur waktu. Karena, dalam permintaannya ke MA. Perusahaan meminta agar permohonan kasasinya dikabulkan, yaitu dengan menguatkan Putusan PHI Palembang.

Hakim Agung Panji Widagdo menilai, putusan sela PHI Palembang telah sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. “Bahwa gugatan para Penggugat bukan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan mengadilinya karena dalam posita dan petitum gugatan para Penggugat meminta kerugian materil dan immateril,” tegas Panji, Selasa (27/3/2018) membacakan pertimbangan hukum dalam perkara kasasi nomor 158 K/Pdt.Sus-PHI/2018. (Hak)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *