Minggu, 21 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.490

Lagi, MA Tegaskan Teller Bank Tidak Bisa Dikontrak

Pekerja yang diikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) tidak serta merta bisa diterapkan pada kondisi apapun, penyimpangan terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan, dapat berakibat dengan sendirinya menjadi Pekerja tetap.

Ilustrasi.

Jakarta | Kasus yang dialami Dewi Cita, yang bekerja sebagai teller di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Garut, membuktikan masih adanya Perusahaan perbankan milik negara itu yang mempekerjakan Pekerja pada bagian teller dengan hubungan kerja berdasarkan waktu tertentu (kontrak). Padahal, tahun 2016 silam, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Padang pernah membatalkan Perjanjian Kerja  Waktu Tertentu, yang dibuat antara PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Vicha Zusya Putri.

Setelah gugatannya di PHI Bandung dikabulkan, Dewi kembali dimenangkan Mahkamah Agung (MA). Hakim Agung Panji Widagdo, Kamis (19/10/2017) lalu, membenarkan pertimbangan hukum PHI Bandung, yang menyatakan perjanjian kontrak yang dibuat BRI dengan Dewi melanggar Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

“Bahwa Pekerja dengan Pemohon Kasasi semula dalam hubungan kerja perjanjian kerja waktu tertentu selama 4 kali perjanjian yang ternyata melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena bekerja selaku Customer Service/Teller yang merupakan pekerjaan tetap pada perbankan,” ujar Panji membacakan pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi Nomor 1252 K/Pdt.Sus-PHI/2017.

Panji juga menilai Putusan PHI Bandung yang menghukum BRI untuk membayar uang kompensasi pesangon sejumlah Rp.77,2 juta, telah benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. “Hubungan kerja tepat dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu, sehingga dalam hal putus hubungan kerja berhak atas uang kompensasi 2 kali uang pesangon,” tegasnya.

Akan tetapi, Panji tidak sependapat dengan kewajiban pembayaran upah selama proses PHK yang dibebankan kepada BRI. Sehingga ia menilai, Putusan PHI Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg yang diucapkan pada 12 Juni 2017 lalu itu, harus diperbaiki, yaitu dengan menghilangkan kewajiban pembayaran upah proses.

“Namun demikian upah proses harus diperbaiki menjadi tidak diberikan, dengan pertimbangan hubungan kerja dari perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu semata berdasarkan putusan Pengadilan, lagipula terhadap perkara yang sejenis secara berulang-ulang memutus tanpa upah proses,” ucap Panji. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of