Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.128

MA Anggap Surat Pernyataan Undur Diri Bukanlah Permohonan Pengunduran Diri

Permohonan pengunduran diri Pekerja terhadap Pengusahanya, diatur melalui mekanisme pengajuan permohonan untuk mengundurkan diri yang selanjutnya menjadi kewenangan Pengusaha untuk disetujui atau tidaknya.

Ilustrasi.

Jakarta | Bermula dari penolakan Wahyu Shandi Setiawan dipindahkan dari marketing ke bagian pramusaji (waiter), akhirnya hubungan kerja selama 16 tahun lebih 6 bulan dengan PT. Sanggraha Dhika, putus dengan kualifikasi mengundurkan diri sejak tanggal 26 Mei 2016.

Tak terima atas anggapan Perusahaan Hotel Red Top tersebut, Wahyu mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, setelah melalui musyawarah dan upaya mediasi tidak menghasilkan kesepakatan. Wahyu meminta agar dirinya dipekerjakan kembali ditempat semula sebagai marketing, dan meminta upah sejak bulan Juni 2016 dibayarkan.

Akan tetapi, PHI dalam Putusannya Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst yang dibacakan 4 Mei 2017, menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. Sanggraha terhadap Wahyu, adalah karena adanya surat pernyataan pengunduran diri yang dibuat Wahyu sendiri. Sehingga, ia hanya berhak diberikan uang pisah, upah bulan Juni 2016 dan tunjangan hari raya, yang seluruhnya sebesar Rp.29,4 juta.

Terhadap Putusan PHI, Wahyu tidak mengajukan permohonan kasasi, melainkan meminta Mahkamah Agung (MA) untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK), yang diajukan 29 Nopember 2017. Wahyu mendalilkan, adanya kekhilafan Majelis Hakim PHI dalam memeriksa perkara gugatannya dan menimbulkan kekeliruan dalam mengambil putusan.

Dengan mendasarkan pada permohonan PK Wahyu, Majelis Hakim PK yang diketuai oleh Hakim Agung Maria Anna Samiyati, menilai PHI telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum. Menurutnya, surat pernyataan pengunduran diri yang diajukan dasar bagi PHI untuk menyatakan hubungan kerja Wahyu dengan PT. Sanggraha sebagai pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri, adalah keliru.

Sebab, yang dimaksud dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sebuah pengunduruan diri diawali dengan pengajuan permohonan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum dimulainya tanggal pengunduran diri, bukan dengan sebuah surat pernyataan. “Bahwa judex facti keliru menerapkan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam perkara a quo karena bukti P.7 = T.8a bukan suatu pengunduran diri dari Penggugat, melainkan surat menyatakan sepihak dari Tergugat bahwa Penggugat,” ujar Maria, Rabu (6/6/2018).

Atas pertimbangan hukum tersebut, permohonan PK yang diajukan Wahyu dianggap memiliki alasan hukum untuk dikabulkan sebagian. Karena terhadap pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. Sanggraha dapat dibenarkan dengan kualifikasi karena tindakan indisipliener. Maria dalam amar Putusan PK Nomor 80 PK/Pdt.Sus-PHI/2018, menetapkan besaran uang pesangon yang harus diterima Wahyu adalah sebesar Rp.70,8 juta. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of