Minggu, 21 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.090

MA Sebut Tidak Sah Mengundurkan Diri Lewat E-Mail

Pengunduran diri bagi seorang Pekerja yang tidak sah, dikualifikasikan sebagai pemutusan hubungan kerja dengan disertai pembayaran uang pesangon.

Ilustrasi. (gambar: www.aniwebindia.com)

Jakarta | Melalui Putusan Nomor 484 K/Pdt.Sus-PHI/2018, Mahkamah Agung (MA) menyebut surat pengunduran diri melalui surat elektronik (e-mail), tidak memenuhi ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pasalnya, menurut Hakim Agung Muh. Yunus Wahab, surat yang dikirimkan lewat e-mail oleh Ucok Samuel B Hutapea, tidak ditanda-tangani.

Meskipun surat pengunduran diri Samuel dianggap tidak sah, namun Yunus menilai Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah patut dan adil dalam menetapkan besaran uang pesangon yang harus dibayarkan oleh PT. Wintermar, sebesar 2 (dua) kali ketentuan perundang-undangan.

“Walaupun Penggugat telah mengajukan surat pengunduran diri melalui email namun email tersebut tidak ditandatangani dan telah dicabut, sehingga pengunduran diri tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,” ujar Yunus, Kamis (31/5/2018).

Dalam Putusan Nomor 136/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst., bertanggal 23 Nopember 2017, hubungan kerja keduanya dinyatakan putus terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2014, dan Wintermar dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Samuel yang baru bekerja kurang dari setahun itu, sebesar Rp.92 juta.

Sebelumnya, Samuel menggugat perusahaan yang berlokasi di Jl. Kebayoran Lama, Jakarta Barat itu,  dengan tuntutan pembayaran upah sebesar Rp.2 miliar, beserta kekurangan uang makan, transport, tunjangan hari raya dan biaya pengobatan senilai Rp.200 juta lebih. (Hak)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of