Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.300

Perusahaan Outsourcing Rekanan Chevron Dihukum Bayar Rp195 Juta

Terbukti melakukan penyimpangan penerapan perjanjian kerja untuk waktu tertentu, Perusahaan penyedia jasa tenaga kerja wajib membayar uang kompensasi pesangon.

Ilustrasi.

Jakarta | Mahkamah Agung (MA) membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menyatakan gugatan Jumadi terhadap PT. Asrindo Citraseni Satria tidak dapat diterima. Sebab menurut Hakim Agung Panji Widagdo, pertimbangan PHI yang mendasarkan putusannya pada pertimbangan hukum tidak ditariknya PT. Chevron Pacific Indonesia sebagai pihak, tidak beralasan.

Panji menilai, baik Jumadi sebagai Pengggugat maupun PT. Asrindo selaku Tergugat yang merupakan Perusahaan penyedia jasa tenaga kerja di PT. Chevron, selama proses persidangan berlangsung tidak pernah mendalilkan adanya perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Keduanya hanya berfokus, pada apakah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) telah sesuai dangan ketentuan perundang-undangan.

Atas persoalan tersebut, menurut Panji, PT. Asrindo telah keliru dalam menerapkan PKWT. Karena, hubungan kerja keduanya diadakan selama lebih dari 6 (enam) tahun. Oleh karenanya, lanjut Panji, terhadap adanya fakta hukum tentang tidak adanya lagi pekerjaan yang harus dikerjakan PT. Asrindo di PT. Chevron, maka pemutusan hubungan kerja terhadap Jumadi haruslah disertai dengan kompensasi uang pesangon.

“Terhadap fakta hukum demikian beralasan hukum diterapkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan masa kerja 6 tahun lebih terhitung sejak adanya pelanggaran PKWT,” ujar Panji membacakan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2018, Selasa (3/4/2018).

Sebelumnya, PHI Pekanbaru dalam Putusannya Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr yang dibacakan pada tanggal 10 Oktober 2017 lalu, telah menolak eksepsi yang diajukan oleh PT. Asrindo, yang meminta agar PHI menyatakan gugatan prematur dan error. Namun pada akhirnya, PHI menyatakan gugatan tidak diterima akibat tidak ditariknya PT. Chevron sebagai pihak. (Hak)

2
Leave a Reply

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Edmanbarkah Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
barkah
Guest
barkah

Apakah putusan PHI Pekanbaru termasuk kategori ultra petita dimana pokok perkaranya adalah apakah PKWT nya sah menurut hukum, namun pertimbangan PHI menjadi melebar ke pihak ketiga (perusahaan pemberi kerja)?

Terima kasih.

Salam,
Barkah

Edman
Guest
Edman

Sejak adanya sistem outsourcing ketenagakerjaan, memunculkan badan-badan hukum “makelar” ketenagakerjaan. Nasib pekerja hanya dianggap sebagai “sapi perah”.