Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.483

Staf HRD Tak Boleh Diperjanjikan Kontrak

Tak hanya tergantung pada jenis kegiatan usaha, perjanjian kerja waktu tertentu tidak boleh diadakan untuk jabatan tertentu.

Ilustrasi. (foto: bangkilhi.or.id)

Jakarta | Walau tidak seluruh tuntutannya dikabulkan, tetapi setidaknya Welly Yance dan kawan-kawan (9 orang) dapat sedikit tersenyum. Lantaran Mahkamah Agung (MA) menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, yang sebelumnya telah mengabulkan gugatannya untuk sebagian.

Hakim Agung Panji Widagdo, menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Anugerah Abadi Bersama, Rabu (18/4/2018) lalu. Menurut Panji, PHI Bandung dalam Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg., bertanggal 13 November 2017, telah benar dalam menerapkan hukum. Sebab, jabatan Welly sebagai staf HRD, bukanlah untuk diperjanjikan dengan hubungan kerja waktu tertentu (kontrak).

Sehingga, lanjut Panji, pemutusan hubungan kerja terhadap Welly yang telah bekerja selama 5 tahun 11 bulan, haruslah disertai dengan pemberian uang kompensasi pesangon yang telah ditetapkan oleh PHI Bandung sebesar Rp32,2 juta. Selain Welly, Panji juga menilai tidak sah pengunduran diri yang dilakukan oleh kedelapan Pekerja lainnya.

Panji menyatakan, surat pengunduran diri yang dijadikan sebagai bukti di persidangan, hanya berupa poto kopi dan tidak dapat menunjukkan aslinya. “Tidak beralasan menyatakan sah mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena surat pengunduran diri dalam bentuk foto copy dan copy dari copy, bukan asli,” ujarnya membacakan pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2018. (Hak)

2
Leave a Reply

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
barkah Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
barkah
Guest
barkah

Mantablah

Salam,
Barkah

barkah
Guest
barkah

Alhamdulillah
Dan semoga kawan HR Manager atau atasannya yg memiliki kompetensi hubungan kerja ketenagakerjaan memiliki ‘keberanian’ dalam menyusun perjanjian kerja yg sesuai dengan ketentuan UU 13/2003.

Aamiin Ya Rabbal’alamin

Salam,
Barkah