Rabu, 17 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.571

Tak Ingin Upah Proses PHK Dianulir MA, Pekerja Pabrik Gugat UU Ketenagakerjaan

Mahkamah Agung (MA) dinilai kerap menganulir upah selama proses menunggu putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), seorang Pekerja pabrik ajukan uji materi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Abdul Hakim,Pemohon pengujian Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan.

Jakarta | Kekhawatiran Abdul Hakim terhadap tindakan MA yang akan menganulir kewajiban PT. Internusa Food, untuk membayar upah selama pemutusan hubungan kerja yang sebelumnya telah ditetapkan Pengadilan Hubungan Industrial, menjadi alasan mantan Pekerja pabrik produsen permen tersebut dalam menguji konstitusionalitas Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tanpa didampingi kuasa hukum, Hakim merasa akan dirugikan dengan berlakunya pasal tersebut, apabila Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memberikan menyatakan konstitusional bersyarat. Dalam Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan, dinyatakan, “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu”.

Sejak bekerja pada 6 Maret 2012, Hakim mengaku dipekerjakan dengan perikatan perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebanyak 11 kali perpanjangan. Lalu sejak 28 Juli 2017, ia diputuskan hubungan kerjanya tanpa pemberian uang pesangon. Merasa diperlakukan tidak adil, Hakim mengajukan gugatan ke PHI Jakarta Pusat, dan dalam putusannya, PHI menyatakan bahwa status hubungan kerja dirinya dengan PT. Internusa Food, beralih menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap).

Sehingga PT. Internusa Food dihukum untuk membayar uang pesangon senilai lebih kurang Rp54 juta dan upah selama proses PHK sebesar lebih kurang Rp13 juta. Namun, oleh karena Perusahaan mengajukan kasasi ke MA atas putusan PHI tersebut, Hakim khawatir MA akan menghilangkan haknya yang telah diputus PHI berupa upah selama proses PHK yang telah ditetapkan oleh PHI. Hakim memperkuat alasannya tersebut dengan putusan-putusan MA sebelumnya terhadap perkara yang sama, dan MA memang menganulir kewajiban pembayaran upah proses PHK.

“Dengan tidak adanya jaminan atas hak-hak yang timbul dari akibat adanya peralihan status hubungan pekerja yang diperjanjikan dengan waktu tertentu menjadi PKWTT sebagaimana diatur pasal a quo, berpotensi akan merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dari adanya hubungan kerja,” jelas Hakim di hadapan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Kamis (13/9) kemarin.

Dalam petitumnya, Hakim meminta agar Pasal 59 ayat (7)  UU Ketenagakerjaan, dinyatakan konstitusional bersyarat jika dimaknai meniadakan hak Pekerja atas upah selama proses pemutusan hubungan kerja yang semula didasarkan pada perjanjian kerja untuk waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Menanggapi alasan-alasan permohonan, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyarankan agar Hakim memperbaiki permohonannya. Karena menurut Enny, Hakim dinilai lebih fokus pada kasus konkret yang dideritanya. “Bisakah Pemohon elaborasikan kerugian yang diakibatkan dari pemberlakukan pasal a quo, sehingga terlihat bedanya dengan permohonan perkara Pemohon terdahulu yang sudah sangat banyak mengujikan UU serupa,” saran Enny. Atas nasihat tersebut, Hakim diberi kesempatan untuk menyempurnakan permohonannya yang teregister dengan Nomor Perkara 72/PUU-XVI/2018, dan selanjutnya menyerahkan perbaikan permohonan selambat-lambatnya pada hari Rabu, 26 September 2018 Pukul 10.00 WIB di Kepaniteraan MK. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of