Type to search

Berita

Tidak Pernah Dijadikan Pihak Dalam Mediasi, Gugatan Cacat Formil

Share

Sebagai syarat formil dalam pengajuan gugatan, anjuran mediasi Pegawi Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja, kini menjadi penentu gugatan diterima atau tidaknya.

Ilustrasi. (gambar: merdeka.com)

Jakarta | Akhirnya Mahkamah Agung (MA) membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Padang, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dikarenakan para pihak yang digugat oleh Ilyas Idris dan Joko Haryanto, tidak seluruhnya diikutkan sebagai pihak di tingkat mediasi.

Sebelumnya, Ilyas dan Joko menggugat PT. Pos Indonesia dan empat Perusahaan outsourcing lainnya, yaitu Koperasi Karyawan Kantor Wilayah Pos II Padang, PT. Dapensi Trio Usaha, PT. Mitra Insan Utama dan PT. Mandiri Insan Usaha. Keduanya meminta PHI Padang untuk menyatakan hubungan kerja keduanya adalah dengan PT. Pos Indonesia terhitung sejak awla bekerja yaitu Mei 2004 dan Juli 2008.

Dalam surat gugatan yang diregister dengan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pdg, Ilyas dan Joko juga meminta agar PHI Padang menghukum PT. Pos Indonesia untuk membayar uang pesangon sebesar dua kali ketentuan undang-undang, akibat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh keempat mitra kerjanya sebagai perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.

Akan tetapi, gugatan tersebut dinyatakan salah pihak yang digugat (error in persona). PHI Padang menilai gugatan Ilyas dan Joko yang dilampiri Anjuran Pegawai Mediator Hubungan Industrial, hanya ditujukan kepada PT. Pos Indonesia. Sedangkan dalam surat gugatan, keduanya tidak hanya menggugat PT. Pos tetapi juga menggugat Koperasi Karyawan Kantor Wilayah Pos II Padang, PT. Dapensi Trio Usaha, PT. Mitra Insan Utama dan PT. Mandiri Insan Usaha.

Putusan PHI tersebut, kemudian diajukan permohonan kasasi ke MA oleh Ilyas dan Joko. Namun, Hakim Agung Ibrahim selaku Ketua Majelis, memiliki pendapat yang sama dengan PHI. Menurutnya, pertimbangan hukum PHI Padang telah benar dalam menerapkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. “Karena Tergugat II, III, IV dan V tidak diikutkan sebagai pihak dalam mediasi sehingga formil gugatan para Penggugat tidak dapat diterima,” ujar Ibrahim, Kamis (18/5/2018).

Atas pertimbangan hukum tersebut, MA melalui Putusan Nomor 475 K/Pdt.Sus-PHI/2018, menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Ilyas Idris dan Joko Haryanto, Pekerja kontrak di PT. Pos Indonesia. (Haf)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *