Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.433

Tuntutan Upah Dikabulkan, MA Hilangkan Hukuman Uang Paksa

Apabila tuntutan selain untuk membayar sejumlah uang dikabulkan, maka Pengadilan dapat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memberikan uang paksa (dwangsom).

Ilustrasi.

Jakarta | Selain menghukum PT. Gobel Dharma Sarana Karya untuk mempekerjakan kembali Prayitno dan Sabar, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Badung juga menghukum Perusahaan untuk membayar uang paksa sebagai akibat dari tidak dipenuhinya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebesar Rp.1 juta setiap hari keterlambatannya.

Penghukuman uang paksa yang tertuang dalam amar Putusan Nomor 169/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg bertanggal 3 Januari 2018 tersebut, akhirnya dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Menurut Hakim Agung Maria Anna Samiyati selaku Ketua Majelis Hakim Kasasi, PT. Gobel tidak dapat dibebankan membayar uang paksa. Sebab, PHI Bandung telah menghukum Perusahaan untuk membayar upah yang biasa diterima oleh kedua Pekerja.

“Karena Tergugat sudah dihukum membayar upah yang biasa diterima, maka permohonan untuk membayar uang paksa (dwangsom) tidak dapat dikabulkan,” ujar Maria membacakan pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi Nomor 468 K/Pdt.Sus-PHI/2018, Rabu (6/6/2018).

Maria mengatakan, bahwa amar putusan PHI Bandung yang menghukum Perusahaan membayar upah selama proses pemutusan hubungan kerja sebesar Rp147,8 juta adalah keliru. Dikatakannya, karena PHI menyatakan hubungan kerja tidak terputus, dan memerintahkan Perusahaan mempekerjakan kembali Prayitno serta Sabar, maka Perusahaan seharusnya diwajibkan membayar upah yang biasa diterima, bukan upah selama proses pemutusan hubungan kerja.

“Namun demikian perlu perbaikan mengenai amar yang menghukum Tergugat membayar kepada Para Penggugat upah yang biasa diterima, karena amar putusan memperkerjakan kembali tidak dikenal upah selama proses pemutusan hubungan kerja,” tegas Maria. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of