Senin, 22 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.212

Berbeda Pendapat, Hakim Fauzan Benarkan Putusan Bekerja Kembali

Tidak ada keharusan bagi Hakim, untuk selalu mempunyai pendapat yang sama dalam mempertimbangkan pokok perkara, sebelum menjatuhkan amar putusan.

Ilustrasi. (foto: merdeka.com)

Jakarta | Meskipun tidak mempengaruhi amar putusan yang dijatuhkan, tetapi setidaknya perbedaan pendapat (dissenting opinion) diantara Hakim, dapat memberikan petunjuk atas adanya pertimbangan hukum yang dianggap kurang memiliki dasar argumentasi yang cukup.

Sebagai Hakim yang berasal dari unsur Pekerja, walau tidak selalu memberikan pendapat yang berbeda. Namun paling tidak, Hakim Fauzan masih memberikan pertimbangan hukum yang mempertimbangkan keadaan sosiologis dan psikologis Pekerja yang berselisih di lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Lantaran telah mempekerjakan Siti Hatijah, dkk dengan perjanjian kerja harian lepas yang lebih dari tiga bulan berturut-turut, PT. Jaya Abadi Matahari Indonesia oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Serang dihukum untuk mempekerjakan kembali kedelapan orang Pekerjanya tersebut.

Putusan PHI Serang Nomor 102/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Srg bertanggal 9 Oktober 2017 itu, dinilai Fauzan patut dan adil. Sebab, Perusahaan telah salah dalam menerapkan Pasal 10 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100 Tahun 2004. Karena Siti Hatijah, dkk telah bekerja lebih dari 21 hari dalam waktu tiga bulan berturut-turut. “Demi hukum hubungan kerja menjadi PKWTT, karenanya patut dan adil Tergugat memperkerjakan kembali,” ujar Fauzan, Rabu (18/4/2018).

Namun kedua Hakim lainnya, Panji Widagdo dan Horadin Saragih berbeda pendapat dengan Fauzan. Walaupun terhadap status sebagai pekerja harian lepas dinilai keliru dan haruslah dinyatakan menjadi Pekerja tetap. Tetapi hubungan kerja para Pekerja dengan Perusahaan dipandang tidak harmonis lagi, sehingga beralasan untuk diakhiri hubungan kerjanya dengan pemberian uang pesangon.

Karena terjadi perbedaan pendapat, akhirnya Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak. Langkah tersbeut dibenarkan oleh Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Dalam amar Putusan Kasasi Nomor 295 K/Pdt.Sus-PHI/2018, akhirnya MA menyatakan putus hubungan kerja. “Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan,” ujar Panji Widagdo selaku Ketua Majelis Hakim. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of